 |
| Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saut Nathan Samosir, menerima berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di Kelurahan Pekauman dan Kelurahan Belitung Selatan, Senin, (13/7/2026) siang. Foto-Aam/Borneotrend.com |
Dalam reses tersebut, sejumlah warga meliputi layanan kesehatan, distribusi air bersih, validitas data penerima bantuan sosial (bansos), Program Sekolah Rakyat, hingga sanitasi lingkungan baru-baru ini.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.
Samosir meminta Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan pihak rumah sakit memastikan pasien benar-benar dalam kondisi layak sebelum dipulangkan.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul laporan masyarakat mengenai pasien yang dipulangkan setelah menjalani perawatan selama beberapa hari, namun kemudian meninggal dunia.
“Rumah sakit harus memastikan pasien benar-benar sudah layak pulang dan tetap memberikan pelayanan pengobatan secara maksimal kepada peserta BPJS. Jangan sampai masyarakat merasa dipulangkan terlalu cepat,” ujarnya.
Selain layanan kesehatan, warga Kelurahan Pekauman juga mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang kerap tidak mengalir pada pagi hari.
Menurut Saut, persoalan tersebut akan diteruskan kepada instansi terkait agar segera ditangani.
Warga juga menyoroti akurasi data penerima bantuan sosial. Menurut Saut, masih ditemukan penerima bantuan yang tidak lagi memenuhi syarat, sementara masyarakat yang layak justru belum terdata.
Selain itu juga masih terdapat nama warga yang telah meninggal dunia dalam daftar penerima bantuan.
Ia mengatakan DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembaruan data penerima bantuan.
“Data penerima bantuan harus benar-benar diperbarui agar bantuan tepat sasaran. Yang sudah tidak berhak harus dikeluarkan, sementara masyarakat yang memenuhi syarat harus segera dimasukkan,” katanya.
Dalam reses tersebut, warga turut mempertanyakan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kota Banjarmasin.
Berdasarkan informasi yang diterimanya dari dinas terkait, hingga saat ini program tersebut belum dapat direalisasikan. Pasalnya, pemerintah daerah belum memiliki lahan yang memenuhi persyaratan pemerintah pusat.
"Akibatnya, Kota Banjarmasin diperkirakan belum dapat mengikuti Program Sekolah Rakyat pada 2026," bebernya.
Saut berharap pemerintah daerah terus mengupayakan penyediaan lahan agar Program Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan di Banjarmasin.
"Agasr masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses pendidikan yang lebih luas," bebernya.
Menurut Saut, kondisi tersebut berpotensi mencemari lingkungan dan berdampak pada kesehatan masyarakat.
Karena itu, ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) menyusun langkah penanganan secara bertahap untuk menghilangkan praktik pembuangan limbah rumah tangga langsung ke sungai.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan kami tindak lanjuti bersama pemerintah daerah agar persoalan yang selama ini dikeluhkan dapat memperoleh solusi,” pungkasnya.
Penulis: Aam
Tags
DPRD Banjarmasin
