 |
| PENDAPAT AKHIR: Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin membacakan tanggapan akhir Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 – Foto DPRD Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara resmi menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kendati menerima dan mengapresiasi capaian Pemerintah Provinsi Kalsel yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, fraksi ini memberikan catatan yang cukup tebal.
Pendapat akhir fraksi tersebut dibacakan langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin.
Ia menegaskan, predikat WTP bukan berarti tata kelola keuangan daerah sudah bersih dari masalah.
"Kami berpendapat bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai tidak adanya permasalahan. Fraksi kami masih menemukan sejumlah kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk Perda," tegas Bang Dhin dalam rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir Fraksi di DPRD Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2025 di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Kamis (9/7/2026).
Bang Dhin membeberkan bahwa BPK RI menemukan setidaknya 10 temuan pemeriksaan yang mencakup aspek pendapatan, belanja, hingga pengelolaan aset daerah yang belum beres.
Beberapa temuan krusial yang disorot tajam antara lain: belum optimalnya pemungutan retribusi pemanfaatan aset daerah, kelebihan pembayaran honorarium pengelola anggaran di sejumlah SKPD, kekurangan volume pekerjaan pada berbagai proyek pembangunan fisik (belanja modal gedung dan bangunan), pelaksanaan dana hibah yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan serta pengelolaan aset daerah yang belum memberikan manfaat optimal, salah satunya pengelolaan Lapangan Golf Swargaloka.
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan juga menyentil ironi tingginya realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp11,18 triliun, namun tidak diiringi dengan kualitas belanja yang cekatan. Realisasi belanja daerah tercatat masih rendah, hanya berkisar 82,76 persen, sehingga menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang membengkak sebesar Rp2,97 triliun.
"Tingginya SiLPA ini menunjukkan adanya ruang yang cukup besar untuk memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar manfaat APBD dapat dirasakan lebih cepat dan luas oleh masyarakat Banua," sentil Bang Dhin.
Ia mendesak Pemprov Kalsel untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tuntas dan tepat waktu demi memperkuat sistem pengawasan internal.
"Hal ini penting agar berbagai temuan yang sama tidak kembali berulang di tahun 2026. Jangan-jangan nanti saya membaca lagi temuannya sama lagi tahun depan. Tentu kita tidak inginkan ini," cetusnya disambut anggukan para anggota dewan.
Tak hanya soal anggaran, Bang Dhin juga menyampaikan rentetan rekomendasi strategis hasil dari fungsi pengawasan fraksinya di lima bidang:
1. Bidang Pendidikan
Mendorong percepatan pemenuhan sarana-prasarana sekolah yang sempat molor dan kurang volume.
Mendesak penyelesaian payung hukum pengelolaan BLUD pada SMK melalui Perda Retribusi agar penarikan biaya layanan sah secara hukum.
Meminta peningkatan mutu pembelajaran, penuntasan angka putus sekolah, serta kesejahteraan guru di Kalsel.
2. Bidang Kesehatan
Fraksi menyoroti tajam tata kelola RSUD. BPK menemukan adanya kekurangan penerimaan pada RSUD Ulin dan pembayaran honorarium tidak sesuai ketentuan di RSJ Sambang Lihum dan meminta pemerataan tenaga medis dan obat-obatan.
"Kami masih menemukan masyarakat yang berobat di rumah sakit tapi harus membeli obat keluar rumah sakit. Ini harus diperbaiki," kritik Bang Dhin.
Fraksi juga mendorong penurunan angka stunting, penguatan layanan promotif-preventif, serta meminta perhatian khusus terhadap kesehatan para guru agama.
3. Bidang Ketenagakerjaan
Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan juga meminta program penurunan pengangguran yang terukur lewat pelatihan vokasi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) serta mendorong perlindungan tenaga kerja lokal dalam setiap investasi yang masuk ke Kalsel.
4. Bidang Ekonomi
Fraksi mengapresiasi kenaikan PAD, namun mengingatkan perlunya diversifikasi sumber pendapatan agar tidak monoton.
Mendorong penguatan UMKM, hilirisasi sektor perikanan, kemudahan perizinan, serta iklim investasi yang sehat.
5. Bidang Sosial
Fraksi mendesak perbaikan basis data penerima bantuan sosial (Bansos) dan hibah agar tepat sasaran, transparan, dan tidak tumpang tindih.
Kemudian mempercepat penurunan angka kemiskinan dan memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak, perempuan, dan KK rentan).
Penulis: Muchroni
