 |
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ahmad Syarwani S.Sos dari Fraksi Partai Nasdem – Foto Muchroni |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi belakangan ini mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Ahmad Syarwani S.Sos dari Fraksi Partai Nasdem menyinggung, Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai "adem ayem" dan kurang agresif dalam berkoordinasi dengan pihak PT PLN (Persero) untuk mengatasi krisis energi yang menyengsarakan masyarakat banyak.
Syarwani menyayangkan sikap Pemda yang terkesan abai terhadap masalah krusial yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak di Bumi Lambung Mangkurat.
“Dan kita lihat bahwa sampai saat ini pemerintah daerah tidak terlihat sama sekali melakukan koordinasi yang secara intens dengan PLN,” katanya, usai rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir Fraksi di DPRD Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2025, Kamis (9/7/2026).
Menurut Syarwani, dampak negatif dari pemadaman bergilir ini sudah sangat meresahkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu yang paling terdampak parah adalah warga di daerah pemilihannya (Dapil), yaitu Kabupaten Banjar.
"Banyak barang elektronik warga yang rusak. Bahkan sekarang, para petani ikan di Kabupaten Banjar berteriak karena ikan-ikan mereka mati akibat aliran air dari Riam Kanan tidak mengalir optimal gara-gara listrik padam," cetus Syarwani dengan nada kecewa.
Ia menegaskan bahwa riak-riak kecil di tengah masyarakat ini tidak bisa dianggap remeh dan harus segera dicarikan solusi konkret oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Syarwani mendesak Pemda Kalsel untuk segera menggelar pertemuan internal khusus dengan PLN guna memastikan kejelasan komitmen pelayanan. Salah satu adalah klaim PLN mengenai target rampungnya perbaikan sistem kelistrikan.
"Kita perlu memastikan, apakah pernyataan dari pihak PLN terkait sempurnanya perbaikan di bulan September itu betul-betul bisa dijadikan acuan yang kita percaya? Atau jangan-jangan bisa dimungkinkan September itu baru benar-benar clear? Kita tidak tahu pasti," ujarnya ragu.
Guna memastikan kondisi di lapangan, Syarwani mengusulkan agar Komisi III DPRD Kalsel tidak hanya sekadar menerima laporan di atas kertas, melainkan langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.
"Kami berharap Komisi III nanti langsung sidak ke kantor atau pembangkit PLN. Kita lihat langsung mesin-mesin mana saja yang katanya rusak dan sedang dalam tahap perbaikan itu," tegasnya.
Syarwani juga menyentil ironi besar yang terjadi di Kalimantan Selatan. Sebagai salah satu daerah penghasil dan penyuplai batu bara terbesar di Indonesia, Kalsel justru mengalami pemadaman listrik bergilir berkepanjangan.
Ia meminta Pemda dan PLN memikirkan strategi jangka panjang agar pemadaman "siang-malam" seperti ini tidak terus berulang di masa depan.
"Mewakili masyarakat Kabupaten Banjar yang siang malam terkena dampak pemadaman bergilir ini, saya mohon maaf jika pernyataan ini memberatkan semua pihak. Tapi ini harus disampaikan. Tolong sesegera mungkin lakukan koordinasi intens dengan PLN dan mitra terkait," pungkasnya.
Penulis: Muchroni
