 |
ANTRE: Warga antre mengisi BBM di SPBU – Foto detik.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green memicu kekhawatiran adanya peralihan konsumen ke BBM subsidi Pertalite. Untuk menghindari hal ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai organisasi perlindungan konsumen meminta pemerintah dan Pertamina harus mengantisipasi. Karena jika tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memicu lonjakan permintaan yang berujung pada antrean panjang hingga gangguan pasokan di sejumlah daerah.
“Jangan sampai masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujar Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, Rabu (10/6/2026).
YLKI juga mengingatkan bahwa kenaikan harga BBM memiliki dampak berantai terhadap berbagai sektor. Biaya transportasi, distribusi barang, hingga pengeluaran rumah tangga berpotensi meningkat sehingga memberi tekanan pada daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang tidak menikmati subsidi BBM.
Oleh karena itu, YLKI menegaskan bahwa kenaikan tarif harus diikuti peningkatan kualitas layanan. Konsumen berhak memperoleh jaminan kualitas BBM, akurasi takaran, kemudahan akses, keandalan distribusi, serta pelayanan yang lebih baik di SPBU.
“Konsumen tidak boleh hanya diminta menerima kenaikan harga tanpa memperoleh peningkatan manfaat dan kualitas layanan yang sepadan,” tegasnya. Peristiwa ini pun diharapkan menjadi momentum untuk mengevaluasi standar pemberitahuan perubahan harga barang dan jasa strategis agar hak konsumen atas informasi dapat terlindungi dengan lebih baik.
Hal senada diungkap oleh Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira. Menurut dia, kenaikan harga Pertamax hari ini dari Rp 12.300 ke Rp 16.250 sangat berkelindan dengan anggaran negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Hari ini BBM Pertamax naik 32%. Kenapa? Karena memang pemerintah sudah kehabisan amunisi. Sebagian anggarannya digunakan untuk Makan Bergizi Gratis," ujar Bhima.
Bhima menegaskan, MBG memakan fiskal atau APBN dalam jumlah yang cukup besar. Selain menjadi faktor naiknya harga Pertamax, program ini dinilai menjadi sentimen pelemahan nilai tukar rupiah. Sejak awal, ia sudah mengingatkan bahwa MBG berisiko menjadi program yang bocor dan koruptif, yang akhirnya terbukti dengan penangkapan sejumlah pejabat terkait.
"MBG ini jadi program yang tidak ada urgensinya karena menyedot anggaran pendidikan. Padahal anggaran pendidikan ini kan investasi jangka panjang. Jadi kalau MBG memakan anggaran pendidikan secara signifikan, maka kualitas SDM Indonesia juga akan dipertaruhkan," imbuh Bhima.
Melihat adanya pergantian pimpinan BGN, Bhima mewanti-wanti agar pemerintah memanfaatkan momentum krusial ini sebagai bentuk evaluasi menyeluruh. Jika tata kelola Perpres MBG tidak diperbaiki secara mendasar, program ini dikhawatirkan akan terus menjadi beban ekonomi dan memicu krisis keuangan.
Sumber: liputan6.com
