 |
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo – Foto gesuri.id |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - PDIP menegaskan posisi mereka sangat jelas berada di luar pemerintahan dan sebagai penyeimbang. Jawaban ini disampaikan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo usai mendapat kritik tajam dari PKB yang menyebut partai besutan Megawati Soekarnoputri ini abu-abu. Ganjar bahkan mengatakan sikap penyeimbang tersebut merupakan keputusan resmi partai.
"Posisi PDI Perjuangan justru sangat jelas, kami berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang. Itu keputusan resmi partai, hasil mekanisme organisasi tertinggi, dan telah disampaikan secara terbuka kepada publik. Jadi, tidak ada yang abu-abu," kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Ganjar mengatakan fungsi penyeimbang yang dijalankan PDIP bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah. Menurutnya, PDIP akan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mengkritik kebijakan yang dianggap tak tepat.
"Seperti catatan kami soal MBG, KDMP, pendidikan, kesehatan, polugri, bencana dan lain-lain. Checks and balances adalah fondasi demokrasi yang sehat," ujarnya.
Ganjar lantas menyinggung dinamika politik di Indonesia. Menurutnya, posisi politik tidak selalu ditentukan oleh siapa yang menjadi lawan dalam pemilu.
"Kita semua tahu, siapa yang tetap konsisten dalam barisan dan siapa yang kemudian masuk dan akhirnya berada di barisan penguasa alias bergabung dalam pemerintahan. Itu adalah hak politik setiap partai dan kami menghormatinya," ungkapnya.
Ganjar menilai setiap partai sebaiknya fokus menjelaskan sikap politiknya masing-masing. Dia menegaskan partainya tak butuh penilaian partai lain.
"Karena itu, akan lebih bijak jika setiap partai fokus menjelaskan sikap politiknya sendiri, bukan mendefinisikan sikap partai lain. PDI Perjuangan tidak membutuhkan sertifikat kejelasan politik dari pihak mana pun," ujarnya.
Menurutnya, yang terpenting bagi PDIP ialah konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dia mengatakan posisi PDIP bukan semata-mata berada di dalam atau di luar pemerintahan.
"Bagi kami, ukuran yang paling penting bukan berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat," tuturnya.
"Yang membingungkan publik bukan partai yang konsisten menjadi penyeimbang, melainkan siapa yang pernah berhadapan, dan siapa yang akhirnya bergabung, lalu menggurui pihak lain soal konsistensi. Mari kita saling bercermin," imbuh dia.
Menanggapi jawaban Ganjar Pranowo tersebut, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji ikut angkat bicara soal posisi politik PDIP yang disorot PKB.
Sarmuji menilai rakyat dapat menilai posisi politik PDIP yang disebut sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/6/2026).
Sarmuji mengatakan saat ini PDIP tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Namun, Sarmuji juga mempertanyakan dengan peran penyeimbang yang diklaim PDIP.
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktek penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujarnya.
"Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja," imbuh dia.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR Fawaid meminta PDIP bersikap tegas terkait posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jazilul mengatakan sikap yang tak jelas bisa menimbulkan kesan membingungkan.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).
Sumber: detik.com
