 |
| WAWANCARA: Anggota DPRD Kabupaten Barut H. Tajeri - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTENG- Pelayanan publik bidang kesehatan dan program bantuan sosial kembali menjadi perhatian serius Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barut dari Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) H. Tajeri.
Melalui penyampaian pendapat akhir fraksinya terhadap Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, ia menilai masih banyak persoalan di lapangan yang belum mendapatkan solusi nyata.
Menurutnya pelayanan RSUD Muara Teweh masih banyak dikeluhkan masyarakat, terutama terkait lambatnya pelayanan dan ketersediaan obat.
“Obat sering tidak ada sehingga pasien harus membeli di luar. Pelayanan lambat. Bahkan pelayanan UGD harus ditanya dulu soal pembayaran. Seharusnya pasien darurat dilayani terlebih dahulu, administrasi belakangan,” tegasnya sambil menceritakan pengalaman pribadi membantu korban kecelakaan di Jalan A. Yani.
Selain sektor kesehatan, dirinya melalui Fraksi KIR juga menyoroti pelaksanaan program bedah rumah yang dinilai masih tidak tepat sasaran. Tajeri mengungkapkan bahwa masih ditemukan rumah dalam kondisi layak justru mendapat bantuan, sementara warga dengan kondisi rumah tidak layak huni belum tersentuh program.
Ia juga meminta Dinas PMD melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap desa, karena masih ada perangkat desa yang tidak hadir saat jam pelayanan kantor. Kondisi tersebut, katanya, menunjukkan lemahnya kedisiplinan aparatur pemerintahan tingkat desa.
Meski penuh sorotan, Fraksi KIR tetap menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah, dengan catatan dengan perundang-undangan yang berlaku.
Sumber: Nett