 |
| WAWANCARA: Anggota DPRD Kabupaten Barut H. Tajeri - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTENG- Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) menyoroti persoalan infrastruktur daerah dan pelayanan publik dalam pendapat akhir Fraksi terhadap Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Juru bicara Fraksi FKIR DPRD Kabupaten Barut H Tajeri menyampaikan, alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total belanja daerah. Anggaran itu diarahkan ke pembangunan jembatan, jembatan air bersih, Fasilitas kesehatan, sarana pendidikan sampai ke desa-desa.
"Kami mengingatkan seluruh dinas dan badan terkait, agar meningkatkan pengawasannya terhadap penggunaan dana tersebut," kata H Tajeri pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekurangan volume pekerjaan atau pun penyelesaian proyek yang molor dari taget.
"F-KIR berharap APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama konektivitas antardesa dan antarwilayah," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut pula, H. Tajeri juga menyampaikan persoalan lambannya penanganan jalan rusak dan jembatan di sejumlah kecamatan, desa, dan dusun.
“Beberapa kali kami mengusulkan ke dinas, tetapi belum ditindaklanjuti. Ini fakta lapangan,” tukasnya.
Sumber: Nett