 |
| SOSOK: Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, AM Fitra Firnanda - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALTIM – Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kalimantan Timur untuk tahun 2026 mengalami penurunan drastis. Setelah adanya kebijakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, alokasi anggaran yang semula diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun kini menyusut menjadi hanya sekitar Rp834 miliar.
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, AM Fitra Firnanda, mengatakan bahwa turunnya anggaran lebih dari dua triliun rupiah ini memaksa pihaknya mengoreksi hampir seluruh rencana kerja. Bahkan, dibanding tahun 2025 yang masih berada di angka Rp3,6 triliun, besaran pagu 2026 turun sangat signifikan.
“Dari usulan Rp3,2 triliun, sekarang tidak sampai Rp1 triliun. Hanya sekitar Rp834 miliar. Dampaknya sangat besar untuk semua sektor pekerjaan,” katanya di Samarinda, Rabu (3/11/2025).
Ia menyebutkan, sejumlah program utama dari Bina Marga, Sumber Daya Air, hingga Cipta Karya harus direstrukturisasi. Banyak pembangunan baru yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun depan.
“Untuk bangunan gedung pemerintah kita minimalkan dulu. Yang mungkin berjalan hanya peningkatan Rumah Sakit Korpri supaya pelayanannya meningkat,” ujarnya.
Selebihnya, kata Fitra, sebagian besar proyek baru terpaksa ditunda. Pembangunan gedung kantor pemerintah juga belum dapat dimulai, kecuali proyek-proyek tahun sebelumnya yang wajib dituntaskan.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menilai pemangkasan TKD berdampak sangat besar bagi sektor pekerjaan umum. Dengan anggaran yang kini berada di bawah Rp1 triliun, pemerintah daerah harus bekerja lebih selektif.
“Biasanya anggaran PU berada di kisaran Rp2 sampai Rp4 triliun. Sekarang turun drastis. Kita harus mengutamakan yang paling mendesak untuk masyarakat,” tegasnya.
Seno menjelaskan bahwa pemeliharaan jalan tidak bisa dilakukan menyeluruh seperti tahun-tahun sebelumnya. Ruas yang masih berada dalam kondisi baik akan ditunda penanganannya, sementara jalan dengan kondisi rusak parah akan diprioritaskan.
“Yang kondisi jalannya masih 85 persen kita tunda dulu. Prioritas kita adalah yang layaknya di bawah 60 persen. Itu yang harus segera kita tangani,” jelasnya.
Dengan kondisi ini, pemerintah memprediksi tahun 2026 menjadi salah satu periode paling menantang bagi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Efisiensi anggaran menjadi kunci agar program yang tersisa tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis: Agustina/ADV/Diskominfo Kaltim