 |
| RAMAI: Wagub Seno Aji menghadiri Peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-80 - Foto Dok Adpim Pemprov Kaltim |
BORNEOTREND.COM, KALTIM – Peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum ke-80 di halaman Kantor Dinas PUPR Kalimantan Timur menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pola kerja pembangunan infrastruktur. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang bertindak sebagai inspektur upacara, menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi syarat penting untuk memastikan proyek berjalan efisien dan berkualitas.
Seno mengatakan, percepatan pembangunan tak akan tercapai jika balai di bawah Kementerian PUPR, Dinas PUPR-PERA Kaltim, dan dinas PUPR kabupaten/kota bekerja tanpa keselarasan. Menurutnya, harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan menjadi fondasi agar infrastruktur Kaltim dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Semua unsur PUPR harus sejalan. Kalau infrastrukturnya tidak terjaga dengan baik, ekonomi daerah pun ikut terdampak,” ucapnya, Rabu (3/12/2025).
Salah satu hal yang paling sering disorot Seno adalah pembangunan drainase dan jalan yang tidak sinkron. Ia menilai, masalah koordinasi yang kurang kerap menimbulkan pemborosan: pekerjaan rampung, namun terpaksa dibongkar lagi.
“Drainase sudah dibuat, jalannya dibangun, tapi belakangan malah harus dibongkar lagi. Ini masalah klasik yang harus diselesaikan. Jangan sampai terulang,” tegasnya.
Momentum Hari Bhakti PU, katanya, harus menjadi pengingat untuk memperkuat komunikasi dan merumuskan langkah bersama agar proyek benar-benar bermanfaat jangka panjang.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, AM Fitra Firnanda, menyampaikan bahwa usia 80 tahun Pekerjaan Umum merupakan refleksi perjalanan panjang sektor tersebut dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, perubahan kebutuhan masyarakat menuntut peningkatan kualitas pelayanan.
“Tadi Menteri PU menekankan bahwa banyak yang sudah kita capai, tetapi kebutuhan zaman membuat kita harus terus berbenah,” ujarnya.
Fitra juga menyoroti tantangan anggaran akibat pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Untuk menjaga agar pembangunan fisik tetap berjalan, pihaknya melakukan penghematan pada berbagai kebutuhan operasional.
“Kami sudah mengurangi banyak pos, termasuk penggunaan air, listrik, sampai operasional kantor. Tujuannya agar pelayanan dan pemeliharaan aset tetap bisa berjalan,” jelasnya.
Ia berharap efisiensi tersebut dapat menjaga stabilitas pembangunan meski alokasi anggaran menurun cukup signifikan.
“Harapannya, sekalipun ada pemotongan, pelayanan dasar dan pemeliharaan infrastruktur tetap bisa dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.
Penulis: Agustina/ADV/Diskominfo Kaltim