 |
SERAHKAN PERLENGKAPAN: Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto menyerahkan perlengkapan K3 saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi 2025 – Foto Syaiful |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Bupati Tanah Laut, H Rahmat Trianto mengkritik keras perusahaan-perusahaan yang telah lama mengeruk hasil bumi Tanah Laut namun belum menunjukkan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
“Sudah berapa lama mengambil hasil bumi Tanah Laut tetapi tidak merasa menjadi bagaimana? Jangan mengaku cinta Tanah Laut tetapi harus seperti ini, tidak dipikirkan,” tegas Bupati Rahmat, menyentil minimnya peran perusahaan saat membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2025 di Algoritma Resto, Pelaihari, Selasa (30/9/2025).
Bupati juga menyoroti dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal sebagai salah satu pemicu meningkatnya angka kemiskinan di wilayahnya.
Pada kesempatan ini, Bupati mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) atas program pelatihan yang sejalan dengan salah satu dari 25 program unggulannya.
Ia mengakui bahwa pengangguran dan kemiskinan masih menjadi tantangan serius, meskipun ada keberhasilan dalam menekan angka kemiskinan dari 3,74 menjadi 3,00, terutama melalui sektor pertanian.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tanah Laut, Masturi, yang juga menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, memaparkan secara rinci program yang akan berjalan.
Program ini mencakup:
1. Pelatihan Operator Pesawat Angkat dan Angkut (Forklift)
2. Pelatihan Bahasa Jepang
3. Pelatihan Public Speaking
4. Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna
Masturi menjelaskan, program pemagangan tahun 2025 melibatkan 12 peserta yang akan ditempatkan di empat perusahaan dan satu yayasan. Rincian penempatan meliputi: PT PLN Indonesia Power UP Asam-asam (2 orang untuk mekanik listrik), PT Panen Embun Kemakmuran (5 orang untuk produksi dan pemasaran), PT Wahyu Putra Ramadan (2 orang untuk mekanik), dan sebuah yayasan di Jorong.
Menurut Masturi, paket pemagangan ini didahului dengan rencana rekrutmen dari pihak penyelenggara.
“Otomatis selesai pelatihan akan ada evaluasi dan langsung ada proses penerimaan, rekrutmen di perusahaan,” jelasnya.
Berdasarkan pengalaman, tingkat penyerapan peserta magang diklaim mencapai hampir 98%, karena sisanya disebabkan pengunduran diri atau perubahan kondisi perusahaan.
Ia menambahkan, karena kendala anggaran, durasi pemagangan tahun ini dipersingkat dari lima bulan menjadi tiga bulan.
Selain program pemagangan yang berbasis permintaan pasar (adanya lowongan), Disnakerperin juga menginisiasi model pelatihan yang berbeda.
Terdapat dua Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang di Tanah Laut dan satu LPK di Balikpapan yang bekerja sama untuk kejuruan alat angkut.
Terbaru, pemerintah merintis LPK swasta dengan kejuruan di bidang pertanian dalam arti luas, mencakup peternakan, perkebunan, perikanan, hingga hortikultura. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan potensi pertanian dan menarik minat generasi milenial dan Gen Z.
“Konsen LPK ini untuk menarik fresh graduate atau anak-anak muda yang belum jadi petani, belum minat jadi petani, mau terjun ke petani. Jadi, ini pintu awal untuk mencintai pertanian,” ujar Masturi.
Berbeda dengan pemagangan, LPK pertanian ini berbasis pada pengembangan SDM untuk menciptakan pekerja mandiri, bukan untuk mengisi lowongan yang sudah ada.
“Kalau yang LPK, latihan dulu, nanti menciptakan pekerja mandiri,” pungkas Masturi, menegaskan bahwa ini adalah pilihan karier selain di ekonomi kreatif.
Penulis: Syaiful