 |
| WAWANCARA: Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalteng Sudarsono - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTENG- Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Sudarsono, menyoroti beban berat yang kini harus ditanggung pemerintah daerah akibat banyaknya program dan kewajiban dari pemerintah pusat yang tidak disertai dana pendukung.
Menurutnya, kondisi ini membuat daerah seperti Kalteng kesulitan menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik karena harus menanggung biaya sendiri, padahal anggaran yang dimiliki terbatas.
"Akibatnya, daerah harus mengalokasikan sumber daya sendiri, meskipun kapasitas fiskalnya sedang menurun," ucapnya, Kamis (30/10/2025).
Dirinya menjelaskan, banyak mandat dari pemerintah pusat yang sifatnya wajib dilaksanakan daerah seperti program pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar. Namun, hal ini tidak diikuti dengan penyerahan anggaran yang cukup.
Selain itu lanjutnya, kondisi keuangan daerah makin sulit karena adanya pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Alih-alih efisiensi, yang terjadi adalah pengurangan anggaran daerah dan pergeseran anggaran ke pusat. Ini sangat memberatkan pemerintah daerah, yang harus tetap memenuhi tuntutan pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.
Ia khawatir, jika kondisi ini terus berlanjut, target pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat bisa terhambat. Termasuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
Karena itu dirinya meminta agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kondisi keuangan daerah dan memberikan dukungan anggaran yang memadai agar program-program daerah bisa berjalan maksimal.
"Kami berharap pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan kondisi keuangan daerah dan memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai. Sinergi yang baik antara pusat dan daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan," pungkasnya.
Sumber: Nett