 |
| Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, hadir menemui massa aksi dan membuka ruang dialog. Foto-dok.Diskominfo Banjarmasin |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Suasana lobi Balai Kota Banjarmasin memanas pada Senin (7/7/2025) siang, saat sekelompok massa dari Ikatan Pemuda Peduli Integritas (IPPI) yang tergabung dalam Forum Peduli Banua (Forpeban) Kalimantan Selatan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah kota.
Aksi tersebut dipimpin oleh Ketua Forpeban, Din Jaya, yang menyoroti isu transparansi dan efektivitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Menanggapi tuntutan yang disampaikan, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, hadir menemui massa aksi dan membuka ruang dialog. Ia menegaskan bahwa kritik dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah.
“Pertama-tama, ulun (saya) sangat berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang hadir. Ini adalah bentuk nyata dari kemitraan. Aspirasi masyarakat, khususnya dari IPPI, menjadi bahan evaluasi penting bagi kami,” ujar Ikhsan di hadapan para peserta aksi.
Dalam aksinya, massa menyoroti dua isu utama, yakni ketidaksesuaian sejumlah pejabat dalam struktur birokrasi serta tuntutan evaluasi terhadap jabatan eselon II. Terkait hal ini, Ikhsan menyampaikan bahwa saat ini Wali Kota Banjarmasin tengah menyusun evaluasi kinerja pejabat, terutama di tingkat kepala dinas.
“Semua yang disampaikan tadi sudah saya catat dan akan saya teruskan kepada Wali Kota. Saat ini, beliau sedang menyusun evaluasi terhadap para pejabat. Proses ini tentu dilakukan sesuai dengan regulasi, termasuk jika diperlukan pergantian sebelum enam bulan masa jabatan, yang harus mendapat izin dari kementerian,” jelasnya.
Ikhsan menegaskan bahwa Pemkot tidak akan mengambil langkah secara gegabah tanpa dasar yang kuat. Namun, ia membuka ruang bagi masyarakat untuk terus memberikan masukan.
“Jika ada bukti yang kuat, pencopotan bisa saja dilakukan. Tapi jika pejabat tersebut terbukti kompeten dan sesuai dalam menjalankan tugasnya, tentu akan dipertahankan,” tegasnya.
“Kritik dari masyarakat menjadi bahan introspeksi kami. Pemerintah tidak menutup mata terhadap masukan yang konstruktif,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forpeban Din Jaya dalam orasinya menyatakan bahwa aksi ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan sebagai dukungan terhadap pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.
“Kami ingin agar pemerintah kota hadir bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tapi juga sebagai pendengar aspirasi warganya,” ucap Din.
Aksi ini menjadi gambaran bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat masih hidup di Kota Banjarmasin.
Sumber: Diskominfo Banjarmasin