 |
PARKIR PESAWAT: Anak usaha Garuda Indonesia, yaitu PT Citilink Indonesia memarkir sejumlah pesawatnya di bandara – Foto Net |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia dikabarkan menghentikan sementara operasional sedikitnya 15 pesawat akibat kesulitan membayar biaya perawatan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru terkait stabilitas keuangan maskapai pelat merah tersebut, yang tengah menjalani upaya restrukturisasi.
Beberapa pemasok suku cadang dan tenaga kerja dikabarkan enggan memberikan layanan tanpa pembayaran di muka, mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap kondisi keuangan Garuda.
Sebagian besar pesawat yang kini dihentikan pengoperasiannya merupakan armada milik anak usaha Garuda, yaitu PT Citilink Indonesia. Berdasarkan data pelacakan armada dari Cirium, Garuda saat ini mengoperasikan 66 pesawat, sementara 14 lainnya dalam status "disimpan".
Langkah penghentian operasional ini terjadi meskipun Garuda pada akhir tahun lalu telah menunjuk CEO baru, Wamildan Tsani Panjaitan, untuk menakhodai misi pemulihan keuangan dan ekspansi jaringan internasional.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto juga sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap transformasi Garuda menjadi maskapai yang lebih menguntungkan dan bereputasi global.
Namun, Garuda dan maskapai nasional lain dihadapkan pada tantangan berat, salah satunya kebijakan pemerintah yang membatasi harga tiket pesawat domestik.
Kebijakan ini bertujuan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, tetapi berdampak langsung pada ruang gerak maskapai untuk meningkatkan pendapatan.
Kondisi makin diperburuk oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, mengingat sebagian besar biaya operasional maskapai, seperti perawatan dan pembelian suku cadang, dibayar dalam mata uang asing.
“Garuda bukan satu-satunya maskapai yang mengalami peningkatan jumlah pesawat nonaktif akibat kesulitan biaya perawatan,” ujar salah satu sumber Bloomberg yang mengetahui situasi ini.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Garuda Indonesia mengenai rencana penanganan jangka pendek terhadap penghentian armada maupun strategi keuangan lanjutan.
Sumber: detik.com