 |
CAKETUM PPP: Sandiaga Uno (tengah) menjadi salah satu kandidat calon ketua umum (Caketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) – Foto rmol.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Jelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dijadwalkan berlangsung Agustus–September 2025, dinamika politik internal mulai menghangat. Sebanyak delapan nama mencuat dalam bursa calon ketua umum (Caketum), tiga dari internal partai dan lima dari luar. Perdebatan pun mencuat soal apakah PPP perlu membuka pintu bagi tokoh eksternal.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Mei 2025, telah muncul delapan nama dalam bursa calon ketua umum PPP.
Tiga di antaranya berasal dari internal PPP, yakni:
- Sandiaga Uno
- Arwani Thomafi
- Taj Yasin Maimoen
Sementara lima nama lainnya berasal dari kalangan eksternal:
- Gus Ipul (Saifullah Yusuf)
- Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman
- Amran Sulaiman
- Marzuki Alie
- Agus Suparmanto
Menurut Rommy, masing-masing kandidat memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyiapkan pencalonan, dari mulai konsolidasi diam-diam hingga sowan kepada para ulama.
“Ada yang sudah sosialisasi, ada yang masih penjajakan. PPP perlu fleksibel membuka diri untuk tokoh eksternal. Tidak harus kaku pada AD/ART,” ujar Rommy, Kamis (15/5/2025).
Ia bahkan menegaskan lebih mendukung kehadiran wajah baru dari luar partai untuk memimpin PPP, demi membawa energi baru dan perubahan signifikan.
“PPP butuh energi besar, bukan untuk berjalan, tapi untuk melompat,” tambahnya.
Namun pandangan tersebut dibantah keras oleh Ketua DPP PPP, Tengku Amri M. Ali. Ia menyebut klaim bahwa 20 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mendukung tokoh eksternal adalah tidak benar dan menyesatkan.
“Itu ulah oknum. Tidak ada 20 DPW yang menyatakan dukungan ke Caketum dari luar. Jangan gunakan nama daerah demi ambisi pribadi,” tegas Amri.
Amri menekankan bahwa keputusan resmi partai tetap mengacu pada hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Desember 2024, yang tidak mengubah ketentuan dalam AD/ART partai, termasuk soal syarat pencalonan ketua umum.
“PPP tetap berpegang pada AD/ART. Caketum harus pernah menjabat di DPP minimal satu periode. Itu sudah final,” katanya.
Ia juga menyayangkan adanya manuver politik yang dianggap bertujuan mengacaukan stabilitas partai menjelang muktamar.
“Kami menolak tegas manuver petualang politik. PPP bukan milik segelintir orang. Ini rumah besar umat yang harus dijaga marwah dan konstitusinya,” tutup Amri.
Muktamar PPP 2025 diprediksi akan menjadi panggung pertarungan visi dan arah masa depan partai. Perdebatan antara kubu internal dan pendukung tokoh eksternal tampaknya akan terus bergulir hingga saat pemilihan ketua umum tiba.
Sumber: liputan6.com