BORNEOTREND.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 di Gedung Idham Khalid, Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas terlaksananya kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum penting untuk merancang pembangunan daerah secara terbuka dan inklusif.
“Kita hadir di forum ini sebagai bentuk komitmen bersama agar tumbuh budaya keterbukaan dan pelibatan semua pihak dalam merencanakan pembangunan,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi pada 2024 mencapai 5,05%, kualitas sumber daya manusia dan lingkungan meningkat, serta angka pengangguran dan kemiskinan menurun. Selain itu, Pemprov Kalsel berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 10 tahun berturut-turut, dan menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang meraih nilai SAKIP A.
“Ke depan, kita membawa visi Kalsel Bekerja Kalimantan Selatan Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera Menuju Gerbang Logistik Kalimantan. Untuk mewujudkannya, telah ditetapkan lima misi pembangunan sebagai panduan strategis,” jelas Hasnur.
Visi dan misi tersebut juga selaras dengan tema RPJMN 2025–2029, yakni “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi pemerintah pusat, kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar pembangunan dapat berjalan maksimal.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H.Muhidin, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinkronisasi data antarwilayah, khususnya antara kepala desa, lurah, camat, bupati/walikota, dan gubernur.
“Data harus selaras. Kita pelajari trik-trik daerah lain seperti Kalimantan Timur agar tak terjadi kebocoran data,” ujarnya.
Muhidin juga menyoroti program makan bergizi gratis yang didorong pemerintah pusat. Ia menyebut Pemprov Kalsel telah menyiapkan anggaran hampir Rp300 miliar untuk mendukung program ini, khususnya bagi SMP, SMA, SMK, dan SLB.
Ia meminta bupati/walikota agar menginventarisasi sekolah-sekolah yang membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur seperti kamar mandi dan WC.
“Saya sudah instruksikan untuk membangun tiga WC dan satu kamar mandi di tiap sekolah. Jangan sampai lambat, RAB-nya harus cepat,” katanya.
Gubernur juga mencanangkan pembangunan WC umum setiap 25–50 km di jalur lintas sebagai bagian dari pelayanan publik. Lokasi dan pengelola akan ditentukan dengan melibatkan masyarakat setempat.
Muhidin menegaskan pentingnya kedisiplinan kepala daerah. Ia menyebut ada kepala daerah yang enggan hadir dalam undangan resmi.
“Saya minta surat resmi, kalau kepala daerah dipanggil tapi tidak hadir, akan ada sanksi. UU No. 23 Tahun 2014 pasal 74 jelas menyebutkan larangan bagi kepala daerah,” tegasnya.
Ia mengingatkan, ketidakhadiran selama tujuh hari berturut-turut dapat berujung pada sanksi pemberhentian sementara.
Menutup sambutannya, Gubernur mengungkap bahwa Presiden RI telah menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk menanggung biaya makan bergizi. Namun, daerah tetap diminta memperhatikan kesiapan fasilitas sekolah, termasuk rehabilitasi kelas dan penyediaan lahan jika perlu pembangunan baru.
“Mari kita lihat semua sekolah, pastikan kelasnya layak. Ini janji Presiden. Tugas kita memfasilitasi,” ujarnya.
Penulis: Realita