 |
| WAWANCARA: Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim Damayanti - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Damayanti, menyambut baik semangat program pendidikan dan kesehatan gratis yang dilaksanakan Gubernur dan Wagub Rudy Mas’ud-Seno Aji yang dikenal dengan istilah GratisPol.
Namun ia mengingatkan, semangat mulia tersebut tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di lapangan.
“Semangat GratisPol itu bagus, bagaimana anak-anak kita bisa mengakses pendidikan tanpa terbebani kondisi finansial keluarga. Tapi pendidikan yang adil dan merata itu tidak bisa hanya bicara soal gratis, harus disertai fasilitas yang menunjang,” ujar Damayanti, Senin (5/5/2025).
Menurut legislator dari daerah pemilihan Balikpapan itu, realita di lapangan menunjukkan masih banyak tantangan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah angka kelulusan siswa dari jenjang SMP ke SMA yang masih belum optimal.
“Data terakhir, hanya sekitar 51 persen lulusan SMP yang bisa melanjutkan ke jenjang SMA di Balikpapan. Ini menjadi catatan penting kita bersama,” tegasnya.
Dirinya juga menilai, capaian tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam akses pendidikan lanjutan.
Ia menyebut bahwa kendala bukan semata soal biaya, tetapi juga keterbatasan ruang kelas, tenaga pendidik, dan fasilitas sekolah lainnya.
“Kita tidak bisa bicara generasi emas 2045 hanya dengan menggratiskan biaya. Sekolahnya juga harus cukup, gurunya harus ada, kualitas pengajarannya juga harus ditingkatkan,” jelasnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah agar memperkuat sinergi lintas sektor, terutama antara Dinas Pendidikan, DPRD, dan pihak swasta, dalam menyusun roadmap pendidikan yang realistis dan berbasis data.
“Kalau kita bicara pembangunan sumber daya manusia, tidak bisa setengah-setengah. Ini harus komprehensif,” tambahnya.
Lebih jauh, dirinya juga menekankan bahwa program seperti GratisPol akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan pemantauan dan evaluasi berkala.
Menurutnya, harus ada indikator capaian yang jelas, mulai dari partisipasi siswa, rasio guru-murid, hingga kualitas infrastruktur sekolah di wilayah terpencil.
“Gratis itu penting, tapi tidak cukup. Jangan sampai masyarakat kita diberi harapan, tapi tidak ada tempat duduk di ruang kelas untuk anaknya,” tukasnya.
Sumber: Nett