 |
| DISKUSI: Suasana RDP Komisi III DPRD Kaltim dengan UPTD Wilayah I dan II Dinas PUPR-PERA Provinsi Kaltim belum lama tadi - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Akhmed Reza Pahlevi, menegaskan pentingnya peningkatan anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah I dan II Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kaltim.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda membahas realisasi program kegiatan pembangunan jalan dan perawatan infrastruktur jalan provinsi.
Dalam rapat tersebut, Reza mengungkapkan bahwa UPTD Wilayah I dan II merupakan garda terdepan dalam penanganan kerusakan jalan, seperti longsor dan kerusakan lainnya. Namun, ia menyayangkan anggaran yang dialokasikan untuk UPTD sangat terbatas.
“Anggaran dari UPTD ini sangat kecil sekali. Kami dari Komisi III mendorong agar ke depan anggaran untuk UPTD bisa lebih baik lagi, bisa lebih meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa banyak tugas yang harus dijalankan oleh UPTD, dan peran mereka sangat vital dalam menjaga kondisi jalan provinsi.
Dirinya juga menyoroti beberapa ruas jalan provinsi yang membutuhkan perhatian khusus, seperti jalan Lembuswana – Sebulu, Samarinda – APT Pranoto, dan Samarinda – Sanga Sanga. Ia menyebutkan bahwa beberapa ruas jalan tersebut masih mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan segera.
“Di dapil saya sendiri seperti di Sanga Sanga, Muara Jawa, dan di antara Sebulu dan Muara Kaman masih banyak kekurangan. Itu perlu dibenahi,” tegasnya.
Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya perbaikan sistem drainase di beberapa ruas jalan, seperti di Jalan Ring Road HM Ardans dan Nusyirwan Ismail.
“Banyak sekali di ruas jalan provinsi, drainasenya masih banyak yang kurang. Ini menjadi prioritas bagi kita agar pengguna jalan bisa menikmati keadaan jalan yang lebih nyaman dan leluasa,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap perencanaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan proyek.
Menurutnya, perencanaan untuk RAPBD 2025 dan Ranwal 2026 harus lebih fokus pada kebutuhan mendesak dan memastikan proyek berjalan sesuai target.
“Evaluasi sangat penting untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Dengan evaluasi yang baik, kita dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam menyelesaikan proyek infrastruktur,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Provinsi Kaltim Hariadi Purwatmoko, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk pemantapan jalan provinsi di tahun 2024.
“Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang telah direncanakan dalam masterplan,” bebernya.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa terjadi efisiensi anggaran oleh pemerintah provinsi pada 2025 yang berdampak pada tertundanya lima paket kegiatan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan Batu Besaung ke APT Pranoto.
“Total anggaran yang terkena efisiensi mencapai sekitar Rp410 miliar. Ini menyebabkan beberapa program harus ditunda sementara waktu,” tuturnya.
Namun, ia juga mengakui adanya kendala terkait pembebasan lahan yang belum selesai di beberapa lokasi, termasuk di Jalan Ring Road Samarinda.
“Tentu saja, masukan dari berbagai pihak akan kami pertimbangkan dalam program pembangunan,” tukasnya.
Sumber: Nett