 |
PIMPIN RAPAT: Kepala DPPPAPPKB, Ir Sri Sulistiyani memimpin rapat persiapan pelaksanaan Rembuk Stunting Aksi 3 Tahun 2025 – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) mengadakan rapat persiapan pelaksanaan Rembuk Stunting Aksi 3 Tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat Pulau Inspirasi, Senin (14/04/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala DPPPAPPKB, Ir. Sri Sulistiyani, dan dihadiri oleh perwakilan dari tujuh SKPD terkait, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta OPD lainnya.
Dalam sambutannya, Sri Sulistiyani menegaskan bahwa rembuk stunting bukan sekadar acara seremonial, melainkan forum penting untuk menyatukan persepsi lintas sektor dan menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur.
“Melalui rapat ini, setiap SKPD terkait menyampaikan program yang berkaitan dengan rembuk stunting. Harapannya, seluruh pihak bisa lebih siap dan fokus dalam pelaksanaannya, sehingga program percepatan penurunan stunting dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan,” ujar Sri.
Lebih lanjut, Sri menjelaskan bahwa rapat ini juga bertujuan untuk menyampaikan hasil analisis situasi stunting di daerah, menyusun rencana kegiatan intervensi penurunan stunting yang terintegrasi, serta mendeklarasikan komitmen bersama lintas sektor dalam upaya penanggulangan stunting.
Sri Sulistiyani juga menekankan bahwa pelaksanaan rembuk stunting, yang dilaporkan dalam Aksi 3, minimal dilakukan satu kali dalam setahun di setiap kabupaten/kota. Namun, daerah juga dapat menyelenggarakan lebih dari satu kali jika terdapat isu mendesak atau sesuai dengan kapasitas yang tersedia.
“Hasil dari rembuk stunting ini nantinya menjadi dasar gerakan penurunan stunting di tingkat kabupaten/kota. Komitmen bersama akan ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota, DPRD, kepala desa, pimpinan OPD, serta perwakilan dari sektor non-pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.
Rencana kegiatan yang dihasilkan dalam rembuk ini juga akan dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja OPD tahun berikutnya sebagai bentuk integrasi lintas sektor dalam penanganan stunting.
Sumber: Kominfo Kotabaru