 |
Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Hamid Bahasyim – Foto Antara |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Habib Hamid Bahasyim memberikan peringatan agar pengelolaan dana subsidi desa dilakukan secara profesional dan proporsional.
Menurutnya, langkah tersebut akan menghindarkan desa dari potensi masalah hukum yang bisa timbul akibat pengelolaan yang tidak tepat.
"Jika pengelolaan subsidi desa dilakukan dengan baik, Insya Allah, hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah hukum," ujar Habib Hamid, belum lama tadi.
Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan bahwa distribusi dana subsidi harus merata, dengan setiap desa mendapatkan bagian sesuai dengan peruntukannya.
"Pastikan semua desa mendapatkan alokasi sesuai porsinya. Pembagian yang adil akan mendukung pembangunan yang lebih merata," jelasnya.
Habib Hamid juga menekankan pentingnya keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana subsidi.
Menurutnya, kolaborasi dengan BPD akan mempermudah pengawasan dan memastikan alokasi dana tepat sasaran.
"Melibatkan BPD dalam proses perencanaan penggunaan subsidi desa akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan desa. Hal ini juga membantu memantau agar dana digunakan untuk tujuan yang sesuai," tambahnya.
Sebagai contoh, dana subsidi desa dapat digunakan untuk mendukung perekonomian pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau untuk pembangunan infrastruktur desa seperti jalan usaha tani yang dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Meskipun dana subsidi desa yang disalurkan bernilai besar, Habib Hamid mengingatkan bahwa pengelolaan yang tidak hati-hati bisa menjerat kepala desa dalam masalah hukum. Ia pun berharap agar semua pihak menjaga integritas dalam menggunakan dana tersebut demi kemajuan desa.
"Pengelolaan subsidi desa memang sangat menggiurkan, namun jika tidak dilakukan dengan baik, bisa berpotensi masalah hukum. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan semuanya berjalan lancar," kata Habib Hamid.
Sumber: Antara