 |
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa – Foto bisnis.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana untuk membatasi pembelian Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 9-10. Namun, pembatasan tersebut tidak langsung diterapkan kepada seluruh kelompok tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kebijakan tersebut rencananya mulai diterapkan untuk kelompok desil 10 dalam beberapa bulan ke depan.
"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Purbaya sebelumnya sempat menyebut kebijakan pembatasan tersebut akan diterapkan sebelum pergantian tahun. Pemerintah kini masih menyiapkan penerapan kebijakan tersebut secara bertahap.
Menurut Purbaya, pembatasan pembelian Pertalite berpotensi mengurangi anggaran subsidi BBM pemerintah. Besaran penghematan tersebut masih dalam tahap perhitungan.
"Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau nggak salah," ujar Purbaya.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut rencana pembatasan Pertalite masih dalam tahap kajian. Selama belum ada keputusan, mekanisme pembelian Pertalite masih berjalan seperti biasa.
"Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Saat ini, kendaraan bus dan truk masih mendapatkan kuota pembelian BBM hingga 200 liter per hari. Sementara kendaraan biasa masih mendapatkan kuota pembelian Pertalite sebanyak 50 liter per hari.
Sumber: Warta Ekonomi