Komisi II DPRD Kalsel Evaluasi Serapan Anggaran Mitra Kerja, Siapkan Prioritas Perubahan APBD 2026

DENGARKAN PAPARAN: Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E mendengarkan paparan terkait perkembangan pelaksanaan program, capaian kinerja, serta realisasi serapan anggaran tahun 2026 sejumlah mitra kerja – Foto DPRD Kalsel


BORNEOTREND.COM, KALSEL - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengevaluasi realisasi anggaran dan capaian program sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bahan penyusunan prioritas dalam pembahasan perubahan APBD 2026. Evaluasi tersebut dilakukan melalui rapat kerja bersama mitra kerja pemerintah daerah, Selasa (4/8/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, S.E., dengan menghadirkan sejumlah mitra kerja, yakni Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II mendengarkan paparan terkait perkembangan pelaksanaan program, capaian kinerja, serta realisasi serapan anggaran tahun 2026. Data tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum memasuki pembahasan perubahan APBD dan KUA-PPAS bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel.

H. Jahrian mengatakan, data realisasi anggaran menjadi dasar penting dalam menentukan program yang layak mendapat dukungan pada perubahan anggaran mendatang.

“Kami ingin melihat secara langsung perkembangan pelaksanaan program dan serapan anggaran masing-masing perangkat daerah. Dari situ akan terlihat program mana yang perlu terus diperkuat dan diperjuangkan,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas mengharuskan seluruh pihak menyusun prioritas pembangunan secara cermat agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Program yang akan kami dorong nantinya harus memiliki dampak yang jelas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan,” tegas Jahrian.

Ia menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan setiap kebijakan anggaran mampu mendukung target pembangunan daerah secara optimal.

Sumber: DPRD Kalsel

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال