 |
| PARIPURNA: DPRD Kabupaten Balangan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - DPRD Kabupaten Balangan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026). Persetujuan tersebut disertai tujuh rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Raperda disetujui setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembahasan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua DPRD Balangan, Hj. Lindawati, mengatakan DPRD mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Balangan yang mampu merealisasikan pendapatan daerah hingga 108,56 persen dari target yang telah ditetapkan.
Selain itu, Kabupaten Balangan juga berhasil meraih predikat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) kategori Sangat Tinggi dan menempati peringkat pertama di Kalimantan Selatan.
Meski memberikan persetujuan terhadap Raperda, DPRD tetap menyampaikan tujuh rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan anggaran ke depan.
Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan kualitas perencanaan anggaran, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, evaluasi terhadap tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurut Lindawati, rekomendasi tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2026 maupun kebijakan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
"Kami berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat," ujarnya.
DPRD Balangan berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Penulis: Sri Mulyani
