 |
| Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan di wilayahnya dengan posisi Mei 2026 tetap stabil dengan risiko yang terjaga, Selasa (28/7) siang. Foto-Aam/borneotrend.com |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Ditengah ketidakpastian global dan tekanan inflasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan di wilayahnya dengan posisi Mei 2026 tetap stabil dengan risiko yang terjaga, Selasa (28/7) siang.
Perkembangan ini ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah turut meredakan tekanan di pasar energi global, tercermin dari harga minyak yang berangsur kembali mendekati level sebelum konflik.
Meski demikian, risiko geopolitik masih perlu dicermati mengingat stabilitas kawasan yang masih rentan terhadap potensi eskalasi baru.
Di Kalsel, dinamika tersebut tetap perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan biaya logistik komoditas ekspor (seperti batu bara dan kelapa sawit) serta harga bahan baku.
Namun, di tengah dinamika eksternal tersebut, ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan resiliensi dengan tumbuh solid sebesar 5,67 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2025 sebesar 5,46 persen (yoy) dan sedikit di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,61 persen (yoy).
Di sisi lain, perkembangan inflasi di Kalimantan Selatan mencapai 4,47% yoy pada Juni 2026 (nasional di angka 3,08%). Hal ini dipicu oleh kenaikan harga emas perhiasan, beras, dan minyak goreng.
Kepala OJK Kalimantan Selatan, Agus Maiyo mengungkapkan bahwa daya beli masyarakat kalsel terhadap emas kini cukup tinggi, sehingga turut menjadi penyumbang tertinggi inflasi.
"Selain alasan ekonomi, fenomena ini juga erat kaitannya dengan budaya dan sosiokultural lokal. Sebagai alternatif, masyarakat dapat melakukan diversifikasi investasinya ke emas batangan, tabungan emas digital, Surat Berharga Negara (SBN) dan Sukuk Ritel, serta sektor riil," Ujar Agus Maiyo kepada awak media.
Ia menyebutkan pertumbuhan Ekonomi Kalsel pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan fungsi intermediasi perbankan yang tumbuh solid, dari sisi kredit hingga dana pihak ketiga (DPK).
"Kinerja intermediasi perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif, didukung oleh likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga," katanya.
"Pada Mei 2026, Aset tumbuh 1,22 persen (yoy) menjadi Rp457,85 triliun, diikuti oleh pertumbuhan DPK sebesar 1,96 persen (yoy) menjadi Rp412,89 triliun," tambah Agus.
Kendati begitu, Agus menuturkan penyaluran kredit pihaknya kini mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi. Salah satunya yaitu 8,67 persen (yoy) menjadi Rp350,02 triliun, dengan kualitas kredit yang tetap terjaga sebagaimana tercermin dari rasio NPL gross sebesar 2,38 persen.
Berdasarkan jenis penggunaan, kata dia, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh Kredit Investasi sebesar 17,67 persen, diikuti Kredit Konsumsi sebesar 6,64 persen, dan Kredit Modal Kerja sebesar 1,46 persen.
"Penyaluran Kredit Investasi tertinggi tercatat di Kota Banjarmasin (Rp19,83 triliun), diikuti Kabupaten Tanah Bumbu (Rp1,01 triliun)," bebernya.
Sementara itu, proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Kalimantan Selatan mencapai 20,85 persen, dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebagai penerima pembiayaan UMKM terbesar senilai Rp8,56 triliun.
"Bahkan, Aset di Kalsel pun tumbuh 1,22 persen (yoy), Dana Pihak Ketiga (DPK) naik 1,96 persen (yoy), dan Kredit tumbuh 8,67 persen (yoy)," tegasnya.
Dalam rangka pengembangan keuangan syariah, OJK Kalsel berkolaborasi dalam rangkaian kegiatan Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Banjarmasin untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Kalsel (Juni-Juli 2026).
"Melalui kegiatan itu telah terlaksana penghimpunan dana dan realisasi Pembiayaan, Pegadaian & Penjaminan dengan total capaian sementara inklusi keuangan syariah sebesar Rp2.71 triliun dengan NoA 28.576," cetusnya
Selanjutnya, jumlah kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan sejak Januari hingga 27 Juli 2026 tercatat sebanyak 39 kegiatan, diikuti oleh 4.907 peserta, dengan dua materi utama, yaitu Waspada Penawaran Jasa Keuangan Ilegal dan Waspada Kejahatan Digital.
"Dari sisi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), layanan yang diterima dan diproses oleh kita sejak Januari hingga 27 Juli 2026 tercatat sebanyak 11.804 permintaan, dengan 58,81 persen di antaranya melalui walk-in," bebernya.
Dari sisi pengaduan konsumen, OJK Provinsi Kalimantan Selatan sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026 telah menerima 3.955 pengaduan, pertanyaan, dan informasi melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
"Pengaduan terbanyak terkait fintech peer-to-peer lending 46,43 persen, Bank Umum 29,57 persen, dan Perusahaan Pembiayaan 20,43 persen, dengan jenis permasalahan yang paling banyak diadukan yaitu Perilaku Petugas Penagihan 21,55 persen, SLIK 23,11 persen, dan Sanggahan Transaksi 13,86 persen," cetus Agus.
"Seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti, dengan rincian 82,57 persen telah selesai dan 17,43 persen masih dalam proses penanganan," katanya.
Terakhir, Agus menyebutkan OJK Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peran lembaga jasa keuangan agar senantiasa menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di daerah.
Penulis: Aam
