 |
| KOORDINASI: Suasana RDP Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan capaian pelaksanaan tujuh layanan prioritas yang telah menangani 6.481.784 berkas sepanjang 2025 atau setara 78 persen dari total layanan pertanahan. Capaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI.
Transformasi layanan berbasis digital disebut terus dipercepat untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan kepastian hukum pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan penyampaian capaian tersebut merupakan bagian dari pembahasan penyederhanaan regulasi tujuh layanan prioritas guna mempercepat pelayanan pertanahan dan tata ruang.
"Pada tahun 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78 persen terhadap jumlah layanan," ujar Dalu Agung Darmawan dalam RDP bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/2026).
Tujuh layanan prioritas tersebut meliputi pengecekan sertipikat dengan standar operasional prosedur (SOP) satu hari kerja, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) satu hari kerja, hak tanggungan elektronik pada hari ketujuh, roya lima hari kerja, peralihan hak lima hari kerja, pendaftaran surat keputusan (SK) sepuluh hari kerja, serta perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor dengan SOP lima hari kerja.
Menurut Dalu, digitalisasi layanan telah memberikan hasil nyata terutama pada layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-El), informasi pertanahan, dan layanan peralihan elektronik. Penyederhanaan proses bisnis dinilai mampu memangkas birokrasi sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.
Pada layanan informasi pertanahan, permohonan pengecekan elektronik tercatat mencapai 17.821.694 layanan, SKPT elektronik sebanyak 936.067 layanan, serta Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan.
Sementara itu, implementasi HT-El juga terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga Juni 2026, ATR/BPN telah menerbitkan 5.727.063 layanan HT-El dengan nilai transaksi mencapai Rp5.792 triliun yang didukung 4.540 mitra kreditur.
"Capaian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik," kata Dalu.
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Dalam kesempatan itu, ia berharap tujuh layanan prioritas ATR/BPN menjadi tonggak transformasi pelayanan pertanahan yang lebih cepat, murah, transparan, dan akuntabel.
Menurut Bahtra, peningkatan kualitas pelayanan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, mencegah sengketa, menjaga stabilitas sosial, sekaligus mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sumber: ATR/BPN
