 |
| SOSOK: Wali Kota Lisa saat menghadiri sidang paripurna agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk terus mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan dan akuntabel demi mendukung pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (30/6/2026).
Paripurna tersebut juga diisi dengan penyampaian jawaban Wali Kota Banjarbaru terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.
Dalam kesempatan itu, Lisa mengapresiasi berbagai saran, masukan, dan pandangan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, hal tersebut mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
“Bentuk sinergi antar pemerintah (Pemkot Banjarbaru) dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ucap Lisa.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Banjarbaru akan terus meningkatkan kualitas pembangunan melalui penguatan sektor ekonomi, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Upaya tersebut, lanjutnya, turut didukung evaluasi pembangunan secara berkelanjutan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, Pemkot Banjarbaru juga terus mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas produk, legalitas dan sertifikasi, pemanfaatan teknologi digital, perluasan jaringan pemasaran, hingga peningkatan akses permodalan melalui kerja sama dengan sektor perbankan.
“Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM Banjarbaru hingga pasar nasional,” tambahnya.
Lisa berharap seluruh tahapan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas.
“Sehingga menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru,” pungkasnya.
Penulis: P. Silitonga
