 |
SIAPKAN MBG: Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siapkan menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) – Foto Net |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sudah mencapai 27.000 unit. Ke depannya, Badan Gizi Nasional (BGN) akan membatasi maksimal enam unit dapur di setiap kecamatan.
Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari moratorium pembangunan dapur baru yang dilakukan untuk menata ulang pelaksanaan program sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya akan menghentikan sementara pendaftaran dapur MBG baru sambil melakukan evaluasi terhadap kebutuhan dapur di berbagai daerah. Langkah ini diambil karena jumlah dapur yang telah beroperasi maupun yang mengajukan pembangunan dinilai sudah cukup banyak, khususnya di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi.
Menurut Nanik, saat ini jumlah dapur MBG yang telah beroperasi mencapai lebih dari 27.000 unit. Karena itu, BGN memilih fokus membenahi dan mengevaluasi dapur yang sudah berjalan sebelum membuka kembali pembangunan atau pendaftaran dapur baru.
"Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang beroperasional. Kami akan membereskan ini terlebih dahulu. Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam saja. Jadi moratorium," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Nanik menjelaskan, moratorium dapur MBG dilakukan agar pemerintah dapat menghitung kembali kebutuhan ideal jumlah dapur di setiap kecamatan maupun kabupaten. Evaluasi tersebut akan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat program serta efektivitas distribusi layanan gizi di lapangan.
Setelah proses evaluasi selesai, BGN akan menentukan apakah pendaftaran dapur baru perlu dibuka kembali atau tidak.
"Nanti kalau setelah kami lihat ternyata masih kurang, baru pendaftarannya dibuka lagi. Jadi kami bereskan dahulu," ujarnya.
Selain membatasi pembangunan dapur baru, BGN juga menyoroti ketimpangan distribusi layanan program MBG. Saat ini, sebagian besar pembangunan dan pengajuan dapur masih terkonsentrasi di kawasan aglomerasi atau daerah perkotaan yang memiliki akses lebih baik.
Sementara itu, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai masih belum mendapatkan layanan program secara optimal.
"Jujur, sekarang yang menumpuk ada di aglomerasi. Yang 3T belum tersentuh," ujar Nanik.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah lebih memprioritaskan pemerataan layanan MBG ke wilayah 3T. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan manfaat program makan bergizi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
Kebijakan moratorium dapur MBG baru merupakan bagian dari agenda konsolidasi pimpinan baru BGN yang baru saja ditunjuk Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat koordinasi perdana, efisiensi anggaran ditetapkan sebagai salah satu fokus utama pengelolaan program.
Nanik mengungkapkan, BGN akan melakukan sejumlah langkah strategis, mulai dari refocusing penerima manfaat, penghentian sementara pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang telah beroperasi, hingga penyusunan skema pelaksanaan MBG di wilayah 3T.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji model pelaksanaan program di daerah terpencil agar tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan langkah tersebut, BGN berharap program makan bergizi gratis dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Sumber: beritasatu.com
