 |
TRANSPORTASI UMUM: Bus Banjar Bakula jadi salah satu transportasi umum di Kalimantan Selatan – Foto patraindonesia.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai belum sepenuhnya mencapai tujuan keadilan sosial karena lebih banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi. Oleh karena itu, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno mendorong pemerintah perlu mengambil langkah strategis dengan mempercepat pembangunan dan pembenahan transportasi umum di daerah sebagai solusi jangka panjang.
“Solusi strategis yang diperlukan adalah percepatan program transportasi umum di tingkat daerah,” kata Djoko dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Menurut Djoko, besarnya subsidi BBM sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga tingkat konsumsi energi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan anggaran subsidi energi kerap mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
Namun, ia menyoroti manfaat subsidi BBM selama ini lebih banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat, dibandingkan pengguna transportasi umum.
Djoko menegaskan sistem transportasi publik yang baik merupakan salah satu indikator penting bagi negara maju. Karena itu, Indonesia perlu mempercepat pembangunan layanan transportasi umum yang modern, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.
Ia mencontohkan keberhasilan Transjakarta sebagai salah satu model pengelolaan transportasi publik yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan serupa.
“Oleh karena itu, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus diimplementasikan sejak sekarang,” ujarnya.
Menurut Djoko, pembenahan transportasi umum menjadi semakin penting mengingat masih sedikit pemerintah daerah yang berhasil membangun sistem transportasi publik yang memadai.
Djoko menilai masyarakat akan memperoleh banyak manfaat apabila layanan transportasi umum semakin baik. Salah satunya adalah peluang bagi pemerintah untuk memberikan tarif murah bahkan gratis kepada kelompok tertentu.
Kelompok yang berpotensi mendapatkan fasilitas tersebut, antara lain pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurutnya, keberadaan transportasi umum tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan sosial yang membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat.
“Selain mampu menciptakan efisiensi fiskal dan anggaran negara, sistem transportasi yang baik juga berfungsi sebagai mitigasi risiko sosial dan unjuk rasa, meningkatkan keselamatan berkendara, mendorong pemerataan pembangunan dan konektivitas regional, serta memberikan dampak positif bagi perbaikan lingkungan dan tata ruang kota,” pungkasnya.
Penguatan transportasi publik dinilai dapat memberikan manfaat berlapis, mulai dari pengurangan ketergantungan terhadap BBM, efisiensi penggunaan anggaran negara, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Selain mendukung mobilitas yang lebih efisien, sistem transportasi umum yang andal juga dapat mengurangi kemacetan, menekan polusi udara, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Karena itu, percepatan pembangunan transportasi umum dinilai menjadi langkah penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada masa depan.
Sumber: beritasatu.com
