 |
BANTUAN PANGAN: Salah seorang warga mengambil bantuan pangan – Foto Antara |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Program bantuan pangan bagi 33,24 juta penerima manfaat resmi diperpanjang selama tiga bulan, dari Juli hingga September 2026. Langkah itu dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perpanjangan bantuan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam paket stimulus ekonomi semester II 2026.
"Bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk tiga bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima," ujar Airlangga dalam konferensi pers stimulus ekonomi semester II 2026 di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun untuk melanjutkan program tersebut.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga harga kedelai bagi perajin tahu dan tempe.
Menurutnya, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan kuota 250 ribu ton kedelai.
"Untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton," katanya.
Airlangga menjelaskan subsidi tersebut akan diberikan apabila harga kedelai berada di atas harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mengatakan kebijakan bantuan pangan dan subsidi kedelai telah dibahas bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan sejumlah kementerian terkait sebelum mendapat persetujuan Presiden.
"Baik terhadap bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden," ujarnya.
Secara keseluruhan, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun pada semester II 2026.
Paket tersebut mencakup bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun, program magang dan vokasi sebesar Rp6,26 triliun, serta berbagai insentif transportasi senilai Rp2,04 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi domestik di tengah risiko eksternal yang masih tinggi.
Sumber: cnnindonesia.com
