 |
PASANG SEPATU: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memasangkan sepatu bermerek Stradenine kepada siswa – Foto instagram.com/@stradenine |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA – Media sosial dihebohkan dengan pengadaan sepatu untuk siswa dalam program Sekolah Rakyat senilai Rp 27 miliar. Beredar perhitungan yang menyebutkan harga sepatu bisa mencapai sekitar Rp 700.000 per pasang, berdasarkan pembagian total anggaran terhadap sekitar 39.345 siswa.
Di tengah polemik tersebut, merek sepatu lokal Stradenine ikut menjadi perhatian. Hal itu bermula dari beredarnya foto yang memperlihatkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memasangkan sepatu bermerek Stradenine kepada seorang siswa.
Stradenine merupakan brand sepatu lokal asal Surabaya yang menyasar berbagai kalangan. Produk mereka disebut telah terjual lebih dari 1 juta pasang di Indonesia. Setelah foto tersebut beredar luas, nama Stradenine ramai diperbincangkan dan dikaitkan dengan pengadaan sepatu dalam program sekolah rakyat 2026.
Menanggapi kisruh publik, Stradenine menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram resminya, @stradenine pada Senin (4/5/2026). Dalam pernyataannya, perusahaan menegaskan dua hal untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah publik.
“Foto produk yang beredar di pemberitaan memang merupakan salah satu artikel kami, dengan harga Rp 179.900,” tulis Stradenine.
Namun, perusahaan menegaskan tidak memiliki keterlibatan dalam pengadaan sepatu yang kini menjadi sorotan masyarakat.
“Stradenine tidak pernah terlibat, mengetahui, atau menerima pesanan secara langsung dalam pengadaan sepatu yang sedang diberitakan,” tegas Stradenine.
Dalam pernyataan yang sama, Stradenine juga menyebut seluruh produknya dipasarkan dengan harga yang relatif terjangkau, yakni mulai dari kisaran Rp 100.000 hingga Rp 300.000 per pasang.
Sementara itu, polemik pengadaan sepatu dalam program sekolah rakyat 2026 kini turut menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut disebut tengah melakukan kajian terkait isu yang berkembang.
Sumber: beritasatu.com
