 |
RAPAT: Kementerian Haji dan Umrah menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta – Foto beritasatu.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Setelah mendapat kritik tajam dari berbagai pihak, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menghentikan wacana haji tanpa antre dengan skema “war tiket”.
"Ini yang sempat ramai ini saya akui war tiket, war tiket ini memang wacana yang sudah sedang kita bahas di Kementerian Haji," kata Irfan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Irfan mengatakan war tiket haji memang baru sebatas wacana, belum dibahas secara serius bersama di parlemen.
"Kalau kita tanya siapa yang bertanggung jawab, saya adalah orang yang pertama melontarkan istilah war tiket ini," imbuhnya.
Irfan mengaku siap dikoreksi terkait wacana tersebut. Dia meminta polemik war tiket haji segera diakhiri seiring klarifikasinya tersebut.
"Kalau itu dianggap sebagai terlalu prematur ya akan kita tutup dahulu sampai hari ini, sambil kita menyelesaikan haji kita yang sudah di depan mata," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR mencecar Kementerian Haji dan Umrah terkait wacana haji tanpa antre dengan skema war tiket.
Kritik tersebut satu di antaranya disampaikan oleh anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW). Politisi PKS itu menegaskan wacana war tiket tidak bisa serta-merta diterapkan, meskipun disebut hanya berlaku untuk tambahan kuota haji.
Selain HNW, kritik juga datang dari anggota Komisi VIII DPR M Husni maupun Selly Gantina. Kedua menilai wacana tersebut mengganggu proses penyelenggaraan haji saat ini.
Sumber: beritasatu.com
