 |
REL KERETA API: Pekerja memperbaiki jalur rel kereta api – Foto Antara |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Pemerintah bakal melakukan reaktivasi sekaligus membangun jalur kereta api sepanjang 14.000 km dari Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.
"Paling tidak untuk bisa meningkat secara signifikan, kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 km," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam jumpa pers usai rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
AHY menyebutkan saat ini jalur kereta api di Sumatra sepanjang 1.871 km. Dari jumlah itu dibutuhkan penambahan minimal sekitar 7.837 km menyesuaikan jumlah penduduk. Sementara di Kalimantan masih 0 km dari 2.772 km kebutuhan minimal.
Sementara itu, di wilayah Sulawesi kondisi jalur kereta api yang ada saat ini sepanjang 109 km, dari jumlah itu, AHY menyebutkan jalur tambahan yang dibutuhkan sekitar 3.284 km.
Dalam konteks pengembangan wilayah, Menko AHY menjelaskan setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda.
Sumatra membutuhkan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur baru, Kalimantan memerlukan pembangunan dari titik nol, sementara Sulawesi membutuhkan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.
“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” ujarnya.
Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, Menko AHY menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.
“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan transportasi publik, khususnya melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional.
“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” katanya.
AHY juga menegaskan pengembangan perkeretaapian nasional harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan.
“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” kata AHY.
Menko AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Ia menyebut angkutan penumpang kereta api saat ini baru mencapai sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik sekitar 1 persen.
“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menko AHY menekankan adanya kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang selama ini masih cukup lebar.
“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” katanya.
Sumber: Antara
