 |
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana – Foto viva.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Sekitar 1.720 SPPG yang ditutup sementara tetap diberikan insentif Rp 6 juta per hari untuk mendukung pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional yang ditetapkan pemerintah.
"Sekarang berkurang sedikit. Ya sekitar 1.720-an. Karena dia harus mengurus yang lain-lain dan si karyawannya kan diberi pelatihan dan kemudian harus melakukan hal yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Selasa (28/4/2026).
Dadan menjelaskan penutupan sementara dilakukan karena beberapa SPPG belum memenuhi persyaratan teknis, salah satunya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan belum memiliki Sertifikat Laik Higenis dan Sanitasi (SLHS).
"Jadi ini IPAL-nya sudah ada. Saya sudah ceklis. Ada yang tidak daftar SLHS belum. Begitu daftar SLHS-nya langsung dibuka. Nah, ini yang ini sudah daftar," ujarnya.
Secara umum kualitas layanan SPPG yang ditutup sementara dinilai baik, kata Dadan, baik dari segi menu maupun pelayanan kepada masyarakat. Sertifikasi dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat.
"Karena kualitasnya bagus, layanannya bagus, menunya juga bagus. Mudah-mudahan sertifikatnya keluar dalam waktu sebulan," katanya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengkritik pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana yang menyebut insentif Rp 6 juta tetap diberikan kepada SPPG yang bermasalah dan ditutup sementara. Charles menyebut pernyataan tersebut cacat logika.
"Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp 6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik," kata Charles kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).
Charles menyinggung upaya pemerintah menggencarkan efisiensi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu. Ia juga membandingkan dengan gaji guru honorer yang masih memprihatinkan.
"Di satu sisi, pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran," kata Charles.
"Di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu dermawan memberikan 'hadiah' kepada SPPG bermasalah," sambungnya.
Legislator PDIP itu mempertanyakan bagaimana mungkin pihak yang lalai hingga menyebabkan keracunan justru masih diberi insentif. Charles menilai semestinya negara sudah bisa berhemat Rp 317 miliar.
"Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik justru tetap mendapatkan guyuran Rp 6 juta setiap harinya?" kata Charles.
"Informasi yang saya terima, jumlah dapur yang telah ditutup berjumlah 3.778. Bukan 1.720 seperti yang diumumkan oleh Kepala BGN. Kalau SPPG-SPPG bermasalah itu ditutup selama 2 pekan saja, negara seharusnya sudah bisa menghemat Rp 317 miliar," tambahnya. Komisi IX DPR disebut akan meminta penjelasan kepada BGN soal insentif kepada SPPG yang ditutup sementara. Charles menilai harus ada pertanggungjawaban dari BGN terkait anggaran yang diterima.
"Kami akan meminta penjelasan dari Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang sangat menyita perhatian publik ini dalam rapat kerja mendatang," kata Charles.
Charles mengingatkan tujuan awal MBG untuk perbaikan gizi, bukan lahan mencari keuntungan. "Tujuan dari Makan Bergizi Gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok," imbuhnya.
Sumber: cnnindonesia.com/detik.com
