 |
RAPAT KERJA: Komisi II DPRD Kabupaten Balangan mengundang sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk rapat kerja bersama membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Komisi II DPRD Kabupaten Balangan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan agenda membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 selama dua hari Senin (20/4/2026) hingga Selasa (21/4/2026).
Rapat membahas secara mendalam capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya pada SKPD mitra kerja.
Hadir dalam kegiatan ini para anggota Komisi II serta perwakilan SKPD seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP), Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja (DKUKMTK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) hingga Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Dalam forum tersebut, Komisi II menyoroti realisasi program-program strategis yang telah dijalankan selama tahun 2025.
Anggota dewan mempertanyakan realisasi dan efektivitas program dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ungkap Nur Fariani, salah satu anggota Komisi II DPRD Balangan.
Selain itu, wakil rakyat juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi daerah, baik di sektor pertanian, UMKM, maupun perdagangan.
Para anggota dewan meminta agar SKPD dapat lebih inovatif dalam merancang program yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Sementara itu, perwakilan SKPD memaparkan capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran dan berbagai program unggulan.
Mereka juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan anggaran dan faktor teknis lainnya.
Rapat ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.
Hasil pembahasan LKPJ 2025 ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah.
Melalui rapat ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Balangan.
Penulis: Sri Mulyani
