 |
| RAMAI: Kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Standar Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, jumat (10/4/2026) di Banjarmasin - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL- Situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin, http://dprd.banjarmasinkota.go.id, mendapat sorotan dari sejumlah pihak, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin.
"Situ http://dprd.banjarmasinkota.go.id kami nilai belum informatif dan tampilannya kurang tertata," ujar Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin Periode 2025-2026 Muhammad Eldi Bajasosa dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Standar Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin, jumat (10/4/2026) di Banjarmasin
Baginya situs juga dinilai masih minim informasi, tata letak situs juga dinilai belum optimal. Beberapa menu seperti “Dokumentasi Kegiatan DPRD” hanya menampilkan deskripsi umum tanpa galeri kegiatan terbaru yang mudah diakses publik. Padahal, sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, keterbukaan informasi melalui kanal digital menjadi salah satu bentuk akuntabilitas DPRD kepada masyarakat. Situs ini juga mencantumkan visi “BANJARMASIN BAIMAN DAN LEBIH BERMARTABAT”, namun konten pendukung visi tersebut belum tersaji secara komprehensif.
"Harusnya penguatan fungsi digital DPRD sudah mendesak. Di era sekarang ini kita perlu fitur yang terkoneksi dan memudahkan pengaduan dan layanan informasi, tampilan pun harus mutakhir dan rapi agar memudahkan masyarakat Kota Banjarmasin untuk mencari informasi di ranah digital," ujarnya.
Selaras dengan itu, Kepala Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Banjarmasin Periode 2025-2026 Taufik Anwar, menilai bahwa pembenahan website DPRD tidak bisa hanya berfokus pada tampilan visual semata. Menurutnya, website harus mampu menjadi sarana pelayanan publik yang efektif dan mudah diakses.
“Tampilan website yang ada seharusnya bukan hanya mengedepankan perihal estetika, tetapi juga keberlangsungan dan efektivitas pelayanan publik. Ketika informasi sulit dicari, menu tidak tertata, dan saluran pengaduan tidak jelas arahnya, maka masyarakat akan kehilangan akses untuk terhubung dengan DPRD. Padahal idealnya website seharusnya menjadi ruang yang cepat, responsif, dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kami dari HMI Cabang Banjarmasin melihat perlu ada pembenahan yang lebih serius, baik dari sisi desain, kelengkapan informasi, maupun integrasi layanan pengaduan agar fungsi keterbukaan informasi benar-benar berjalan,” tambahnya.
Masa demokrasi digital saat ini, website lembaga negara harus mampu menjadi jembatan komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan konstituen. Fenomena kebanjiran informasi, polarisasi, dan disinformasi menjadi ancaman demokrasi, sehingga website resmi harus jadi rujukan yang jelas, cepat, dan rapi. Diharapkan Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin segera melakukan pembenahan konten dan tampilan situs agar fungsi dukungan administratif, teknis, hingga fasilitasi hubungan masyarakat dapat berjalan optimal.
Sumber: Rilis HMI Banjarmasin
