 |
| PASTIKAN STATUS: Pelabuhan Tanjung Carat resmi diluncurkan, ATR/BPN jamin kepastian tanah -Foto dok Rilis ATR/BPN |
BORNEOTREND.COM, SUMSEL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi pendukung utama pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian jaminan kepastian hukum atas tanah, antara lain dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan kawasan pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kementeriannya berperan sebagai penggerak utama dalam mendukung investasi, termasuk pada sektor konektivitas seperti pembangunan pelabuhan.
“Kementerian ATR/BPN sebagai supporting utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Proyek investasinya di bidang connectivity, pelabuhan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi masuk,” ujar Nusron Wahid dalam kegiatan peluncuran proyek di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Kamis (09/04/2026).
Proyek Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 16 Tahun 2025. Sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi pada 2025, yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan.
Dalam rangkaian acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan perjanjian hibah serta serah terima Sertipikat HPL untuk tanah mozaik 5 dan tanah mozaik 6 dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN dan Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Adapun luas tanah mozaik 5 mencapai 810.577 meter persegi, sementara tanah mozaik 6 seluas 882.943 meter persegi.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan, khususnya pendaftaran tanah. Ia mengungkapkan bahwa capaian pendaftaran tanah di Sumatera Selatan saat ini baru mencapai 53,6 persen.
“Kami minta tolong Bapak Gubernur, Bapak Bupati, ayo kita sama-sama agar investasi berjalan dengan kondusif. Kami juga minta jajaran kami mempercepat proses pendaftaran tanah supaya kalau ada investor berani masuk, mudah, gampang,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa pelabuhan ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi logistik nasional dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global.
Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut telah melalui berbagai tahapan, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga skema pemanfaatan lahan.
“Kegiatan pada hari ini adalah milestone ke-11 dari 15 milestone yang ada. Saya harapkan keseluruhan milestone ini bisa diselesaikan sebelum 2029. Terima kasih telah bersama-sama menjaga komitmen untuk meningkatkan nota kesepahaman tersebut dengan baik sebagai kunci kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan berbagai pihak lain yang terkait,” ujar Dudy.
Peluncuran proyek ini turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todo Tua Pasaribu serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sumatera Selatan. Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian serta Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan Rahmat beserta jajaran.
Sumber: Rilis ATR/BPN
