 |
TANDA TANGAN: Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR dan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri didampingi Wakil Ketua DPRD Harry Wijaya dan Muhammad Isnaini menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin – Foto Diskominfo Banjarmasin |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (25/03/2026). Di hadapan legislatif, Wali Kota memaparkan sejumlah capaian indikator makro yang menunjukkan tren positif, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga keberhasilan menekan angka kemiskinan.
Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakil Ketua DPRD Harry Wijaya dan Muhammad Isnaini, turut hadir jajaran Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dalam paripurna tersebut, Wali Kota memaparkan sejumlah capaian dan indikator makro pembangunan yang terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan penguatan infrastruktur, pariwisata dan ekosistem sungai selama tahun 2025. Senada dengan tema yang diusung yakni "Penguatan sarana dan prasarana kota sebagai pusat perekonomian, kebudayaan banjar, dan pariwisata berbasis sungai". Hal ini, menurut Yamin sejalan dengan visi pembangunan Banjarmasin Maju Sejahtera.
Adapun kondisi demografis kota Banjarmasin hingga akhir tahun 2025 diketahui berjumlah 683.091 jiwa, dengan perbandingan 341.741 laki-laki dan 341.350 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir itu disebut-sebut relatif terkendali dikisaran 0,1% hingga 0,21%.
Lebih lanjut, ia mencatat terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,35% di banding tahun sebelumnya. Dari sisi anggaran, pendapatan daerah di APBD Perubahan mengalami penurunan sebesar Rp15.047.435.357,- atau 0,64% dari semula Rp2.350.469.746.340,- menjadi Rp2.335.422.310.983,-. Kemudian dari segi pembiayaan daerah terjadi lonjakan sebesar Rp16.140.994.735,- atau 29,66%, dari semula Rp54.409.500.000,- menjadi Rp70.550.494.735,-.
Di lain hal, kondisi pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit lonjakan dari 5,63% menjadi 5,66%. Sementara angka kemiskinan trafiknya berhasil ditekan dari 4,58% menjadi 4,52%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp68.284,69 rupiah menjadi Rp73.746,61 rupiah, atau naik sebesar 8,00%. Lanjut, ketimpangan pendapatan menyeluruh yang diukur melalui Ratio Gini itu menurun dari 0,35 menjadi 0,31. Ia juga menyoroti angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang trafiknya menurun dari 6,56% menjadi 6,49%.
Semua ini, dari sorot kacamata Yamin tentunya merupakan buah hasil kerja sama dan sinergi antara pemerintah kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kendati begitu, dirinya menyadari ke depan masih terdapat tantangan dan persoalan kota yang perlu diselesaikan.
"LKPJ ini menjadi gambaran jelas atas pelaksanaan pemerintah daerah sekaligus jadi bahan evaluasi, masukan maupun perbaikan terhadap upaya kita untuk meningkatkan kinerja pembangunan di kota Banjarmasin kedepan," ujarnya.
Wali Kota meminta seluruh jajaran SKPD di lingkungan pemerintah kota Banjarmasin untuk bisa meningkatkan sinergi dan komunikasi agar pembangunan ke depan dapat semakin optimal.
Di akhir kegiatan masih dalam suasana kehangatan lebaran, Wali Kota bersama rombongan Kepala SKPD pun turut menggelar Halal Bihalal dengan jajaran DPRD Kota Banjarmasin.
Sumber/Penulis: Diskominfo Banjarmasin/Realita Nugraha