 |
| KOMPAK: Kegiatan Pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menggaungkan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai prioritas utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
Hal tersebut disampaikan dalam Pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu, yang digelar di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Yulian Herawati, menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum kebangkitan kembali pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tanah Bumbu.
Bupati menyampaikan bahwa sejak 2025, pembangunan Zona Integritas kembali dicanangkan sebagai prioritas daerah. Saat ini, Pemkab Tanah Bumbu telah menunjuk empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelayanan publik untuk membangun Zona Integritas, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa mulai 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD tersebut. Seluruh perangkat daerah didorong untuk menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mulai tahun 2026, pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD ini saja. Saya mengundang SKPD lainnya untuk ikut membangun Zona Integritas. Jangan menunggu ditunjuk, tetapi tunjukkan inisiatif, keberanian, dan komitmen untuk beraksi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas pendampingan yang telah diberikan. Ia meminta seluruh kepala SKPD mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai langkah awal perubahan nyata.
“Saya minta seluruh Kepala SKPD mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan menjadikannya sebagai awal perubahan nyata, bukan sekadar formalitas,” tutupnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB, yakni Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, SE., MM, bersama tim, yang memberikan materi penguatan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Penulis: Jack