 |
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Gt Iskandar Sukma Alamsyah – Foto Muchroni |
BORNEOTREND.COM, BANJARMASIN – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan, Gt Iskandar Sukma Alamsyah menilai, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) perlu mendapat pengawasan dan evaluasi menyeluruh. Ia mengungkapkan temuan di lapangan yang menunjukkan menu MBG tidak sesuai standar kebutuhan gizi anak-anak.
Gt Iskandar mengaku melihat langsung adanya penerima manfaat yang tidak mendapatkan asupan gizi sebagaimana mestinya dari menu yang dibagikan. Bahkan, di beberapa sekolah disebutkan makanan yang disalurkan tidak diterima oleh siswa.
“Kenapa tidak diambil? Karena menu MBG tidak sesuai dengan selera anak-anak,” ujarnya.
Dalam evaluasinya, Gt Iskandar menilai menu yang dibagikan belum memenuhi standar kelayakan. Ia mencontohkan adanya menu berupa kue, ubi rebus, tahu yang dikira ayam, hingga kacang-kacangan yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan gizi anak. Bahkan, ia menyebut harga menu yang dibagikan diperkirakan tidak mencapai Rp10 ribu.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar menu MBG lebih sederhana namun jelas kandungan gizinya, seperti satu kotak susu, satu butir telur, dan satu buah pisang. Menurutnya, komposisi tersebut lebih layak dan terukur dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak.
“Pengelola bisa menghitung nilai gizi dari menu yang diberikan. Jangan memaksakan menu yang tidak disukai anak-anak,” tegasnya.
Gt Iskandar juga meminta pengelola membuat kriteria dan standar menu yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan gizi siswa, bukan sekadar menyusun menu tanpa perhitungan matang.
"Ini kan semaunya mereka membuat menu," sindirnya.
Politisi Partai Golkar ini menilai, dengan menu yang disajikan seperti demikian, pengelola dapur MBG justru sangat diuntungkan.
“Yang gemuk itu justru yang punya dapur MBG,” tambahnya.
Ia menegaskan, pengawasan ketat perlu dilakukan agar program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak sebagai penerima, bukan justru menguntungkan pihak pengelola semata.
Penulis: Muchroni