 |
RAPAT: Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam rapat konsultasi dengan Pimpinan Komisi DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta - Foto cnbcindonesia.com |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Lebih dari 54 juta lebih warga miskin yang berada pada desil 1 hingga desil 5 belum masuk sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) BPJS. Desil 1 hingga 5 adalah warga yang masuk dalam kategori sangat miskin hingga pas-pasan. Data itu diungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam rapat bersama DPR, Senin (9/2/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan temuan tersebut berdasar pengukuran menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tahun 2025.
"Ada masalah-masalah waktu itu yang kita temukan setelah kita mengukur menggunakan DTKS. Berdasarkan DTKS, masih ada penduduk Desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI JK," kata Gus Ipul.
Berdasar data yang sama, Kemensos juga menemukan masih terdapat sekitar 15 juta penduduk desil 6 hingga desil 10 yang justru tercatat sebagai penerima PBI JKN.
Desil 6 hingga 10 adalah masyarakat dengan kategori menengah ke atas.
"Sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara Desil 6 sampai 10 dan non-desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih," katanya.
Ia menjelaskan pada 2025, Kemensos melakukan ground check terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga, sementara kebutuhan ideal mencapai lebih dari 35 juta KK.
"Kita masih perlu melakukan ground check lebih luas lagi. Karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-ground check hanya 12 juta KK lebih. Padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," katanya.
11,53 Juta Penerima JKN Dinonaktifkan
Dalam rapat dengan DPR RI, Gus Ipul juga mencatat sebanyak 11,53 juta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dinonaktifkan sepanjang Januari-Februari 2026. Jumlah itu meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya hingga memicu kegaduhan di masyarakat.
Gus Ipul mengatakan penonaktifan sejumlah peserta PBI untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala.
"Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul.
Penonaktifan peserta PBI sudah dilakukan pemerintah secara bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, ada sebanyak 13,5 juta peserta PBI yang dinonaktifkan.
Dari jumlah peserta yang dinonaktifkan, ada sebanyak 87.591 orang telah melakukan reaktivasi pada tahun lalu. Sisanya berpindah segmen mandiri dan dibiayai oleh pemerintah daerah (Pemda).
"Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.
Sebelumnya, netizen dihebohkan dengan kabar penonaktifan kepesertaan PBI sehingga membuat beberapa pengguna BPJS Kesehatan terhambat penanganannya. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat ada 160 laporan yang masuk ke pihaknya dalam dua hari sejak Rabu (4/2) hingga Kamis (5/2), di mana pasien mengeluhkan jadwal cuci darah yang tertunda karena status kepesertaan BPJS PBI mereka.
Sumber: cnnindonesia.com/detik.com