 |
| KOORDINASI: Diskominfo Balangan melakukan rapat koordinasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui penguatan koordinasi internal. Upaya tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) yang digelar di Aula Press Room Diskominfo Balangan, Kamis (5/2/2026).
Rapat dipimpin Kepala Diskominfo Balangan, H. Syaifuddin Tailah, dan diikuti oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang PIKP, bendahara, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai Bidang PIKP Diskominfo Balangan.
Dalam rapat tersebut, Syaifuddin menegaskan bahwa pengelolaan informasi publik membutuhkan kesamaan pemahaman dan koordinasi yang kuat di internal organisasi, terutama dalam menjalankan fungsi kehumasan pemerintah daerah.
“Pengelolaan informasi publik harus dilakukan secara terencana, akurat, dan bertanggung jawab. Karena itu, soliditas internal menjadi kunci utama,” ujarnya.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam rapat koordinasi ini. Salah satunya adalah persiapan keikutsertaan Diskominfo Balangan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dilaksanakan di Provinsi Banten. Pembahasan difokuskan pada kesiapan kehadiran, pola koordinasi dengan insan pers, serta bentuk dukungan yang akan diberikan pemerintah daerah melalui Diskominfo.
Rapat juga membahas proses verifikasi media massa yang akan menjalin kerja sama kontrak pemberitaan dengan Pemerintah Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2026. Verifikasi tersebut dilakukan guna memastikan media mitra memenuhi persyaratan administrasi, menjaga profesionalisme jurnalistik, dan mampu menyebarluaskan informasi pembangunan daerah secara tepat dan akurat.
Selain itu, agenda rapat turut menyoroti pembahasan administrasi hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang dialokasikan bagi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Balangan. Pembahasan menitikberatkan pada kelengkapan dokumen, mekanisme penyaluran, serta akuntabilitas penggunaan dana hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syaifuddin berharap seluruh program kerja Bidang PIKP yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab. Menurutnya, pengelolaan informasi publik yang baik akan mendukung keterbukaan informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Balangan.
Penulis: Sri Mulyani