 |
RDP: Komisi IV Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan LBH Borneo Nusantara membahas proses seleksi calon pimpinan BAZNAS Kalsel yang diduga menyalahi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2025 – Foto DPRD Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - 8 orang peserta Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalsel periode 2026–2031 melalui kuasa hukum mereka dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Nusantara meminta agar proses seleksi calon pimpinan BAZNAS Kalsel diulang.
Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) dengan LBH Borneo Nusantara di ruang Rapat Komisi IV Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat No.18 Banjarmasin, Rabu (18/02/2026).
Peserta calon pimpinan Baznas Kalsel menilai seluruh rangkaian prosesnya telah mengabaikan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 10 Tahun 2025 dan hanya mengacu pada Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan peraturan di bawahnya.
Setelah mendengarkan dan berdialog serta meneliti berkas-berkas yang disampaikan oleh masing-masing pihak pada akhirnya Anggota Komisi IV menemukan fakta, bahwa di dalam Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 100.3.3.1/0741/KUM/2025 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Periode 2026 – 2031, tertanggal 14 Agustus 2025, pada poin 15 secara jelas mencantumkan PMA Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Seleksi Calon Anggota BAZNAS, Pimpinan BAZNAS Provinsi, dan Pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota.
Hal ini tentunya patut menjadi perhatian dan pertimbangan Tim Seleksi untuk melakukan peninjauan kembali terhadap seluruh proses pemilihan pimpinan BAZNAS Provinsi Kalsel.
Atas temuan fakta tersebut, Anggota Komisi IV Nor Fajri menyarankan kepada LBH Borneo Nusantara agar segera membuat surat resmi kepada Tim Seleksi yang isinya meminta dilakukan proses pemilihan ulang terhadap calon pimpinan BASNAZ Kalsel periode 2026-2031.
“Harapan Komisi 4 sesuai rekomendasi kami adalah kami persilakan LBH Borneo Nusantara yang mewakili calon peserta yang lainnya untuk menyurati (Tim Seleksi) untuk melakukan proses ulang sesuai dengan aturan PMA nomor 10 tahun 2025 tersebut,” tutur politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
“Nah, mudah-mudahan dengan diulangnya prosesnya bisa akan menghasilkan pemimpin baznaz yang benar-benar sesuai harapan warga Kalimantan Selatan,” katanya.
Muhamad Pazri mewakili LBH Borneo Nusantara mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi pertemuan tersebut dan akan segera menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalsel.
“Kami akan segera juga tadi membuat surat berkaitan dengan hasil rapat adalah untuk melakukan surat berkaitan dengan untuk dilakukan ulang untuk seleksi tersebut. Karena jelas di ketentuan SK yang timsel itu kan di poin 15-nya harus mengacu ke PMA nomor 10 tahun 2025,” ujar Pazri.
“Jadi harapan kami ke depan adalah itu bisa ditindaklanjuti agar juga bisa benar-benar sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dalam hal melaksanakan seleksi ini dan mudah-mudahan ke depan menghasilkan pimpinan BASNAZ yang benar-benar sesuai aturan dan amanah bagi kita masyarakat Kalimantan Selatan,” harapnya.
RDP dipimpin Sekretaris Komisi IV Bambang Yanto Purnomo bersama anggota dewan lainnya juga dihadiri dari Tim Seleksi. Di antaranya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) H. Fachrurazi mewakili unsur Pemerintah Provinsi Kalsel dan 1 orang dari tokoh masyarakat atau ulama. Sedangkan dari Kementerian Agama Provinsi Kalsel berhalangan hadir.
Sumber: DPRD Kalsel