ATR/BPN Dorong Perencanaan Matang Jaga Stabilitas Anggaran 2026

 

EVALUASI: ATR/BPN siapkan langkah terukur hadapi tahun anggaran baru -Foto dok Rilis ATR/BPN

 

BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Realisasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun 2025 mencapai 95,73 persen. Untuk menjaga stabilitas realisasi anggaran pada tahun 2026, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengimbau seluruh jajaran, baik di pusat maupun daerah, agar menyiapkan perencanaan yang matang sejak awal tahun.

Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 yang digelar pada Rabu (04/02/2026) di Ruang Rapat 401, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah kita terima benar-benar digunakan secara tepat sasaran, efisien, memberikan manfaat, serta menghasilkan dampak yang nyata untuk masyarakat. Anggaran yang diterima pada 2026 harus mengalir secara langsung pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan,” ujar Sekjen ATR/BPN.

Menurut Dalu Agung Darmawan, rapat evaluasi ini harus dimanfaatkan sebagai sarana penguatan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian realisasi anggaran tahun 2025 dinilainya mencerminkan komitmen serta kerja sama yang baik dari seluruh jajaran, sekaligus menunjukkan koordinasi yang semakin solid dalam pelaksanaan program kementerian.

Ia menegaskan, perencanaan anggaran yang terstruktur perlu disiapkan secara matang sejak awal tahun 2026. Langkah tersebut meliputi penetapan target kinerja yang realistis, penyusunan jadwal pelaksanaan yang jelas, serta kelengkapan dokumen pendukung. 

“Dengan begitu, masing-masing satuan kerja (Satker) memiliki proyeksi capaian triwulanan sebagai alat pengendalian pelaksanaan program,” jelasnya.

Sekjen ATR/BPN juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara unit kerja pusat dengan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan (Kantah). Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan hasil pelaksanaan di lapangan. Ia berharap, tahun 2026 dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif, meskipun pelaksanaannya sempat dihadapkan pada keterbatasan waktu akibat penyesuaian anggaran di pertengahan tahun.

“Ke depan, kami sebagai evaluator, dari Biro Perencanaan bersama Inspektorat Wilayah dan direktorat terkait akan mengoordinasikan proses evaluasi ini. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan agar target tahun 2026 dapat tercapai sekaligus meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih pada tahun 2025,” ujarnya.

Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 dilaksanakan selama tiga hari, yakni 4–6 Februari 2026. Selama kegiatan berlangsung, seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran memaparkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang mengikuti secara luring maupun daring, serta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran.

Sumber: Rilis ATR/BPN