 |
| PERENCANAAN EFEKTIF: ATR/BPN siapkan target pendapatan 2027 Rp3,285 triliun -Foto dok Rilis ATR/BPN |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Sinkronisasi Program Kegiatan Tahun 2027 serta Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja) pada Senin (12/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sari Pacific ini menekankan pentingnya konsistensi sinkronisasi program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan efektivitas perencanaan, penganggaran, serta capaian kinerja yang berorientasi pada hasil.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dalu Agung Darmawan, saat membuka kegiatan secara daring, menegaskan perlunya percepatan sinkronisasi usulan program.
“Saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Sinkronisasi usulan tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal tahun 2026. Penyusunan perencanaan oleh setiap satuan kerja (satker) harus dilakukan secara efektif dan efisien, tidak sekadar formalitas, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi kinerja, sehingga dapat menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
Ia menyampaikan, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 telah mencapai 95,26 persen. Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang berjalan efektif. Kendati demikian, penguatan masih diperlukan pada beberapa sumber dana, khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, seiring kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar, pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Adapun PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun.
“Tiap tahun angka-angka ini terus berubah, namun sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan, tata ruang, serta layanan lainnya. Oleh karena itu, saya berharap seluruhnya dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” tegasnya.
Dalam perencanaan Tahun 2027, usulan dari seluruh satker telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp3,285 triliun dengan dominasi layanan regional mencapai 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat sebesar Rp2,956 triliun.
Sejalan dengan itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyebut realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN berada pada kategori optimal.
“Namun demikian, masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan capaian tersebut. Keterbatasan waktu dan belum optimalnya perhitungan sejak awal menjadi tantangan yang perlu dievaluasi. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya sebagai narasumber secara daring. Peserta terdiri atas Kepala Bagian Program dari masing-masing direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia yang mengikuti kegiatan secara luring.
Sumber: Rilis ATR/BPN