 |
BUKA RAKORNIS: Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 – Foto MC Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan bulan Agustus 2025 mencapai sekitar 2,25 juta orang, dengan sekitar 2,15 juta di antaranya telah bekerja.
Data ini diungkap Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026, di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (29/1/2026).
"Banyaknya jumlah angkatan kerja ini menunjukkan besarnya potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kalimantan Selatan sekaligus menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan tersedianya kesempatan kerja yang merata," katanya.
Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja Kalsel berada pada kisaran 69,6 persen, yang menandakan mayoritas penduduk usia kerja telah terlibat dalam aktivitas ekonomi. Namun demikian, partisipasi tersebut masih perlu terus didorong agar semakin inklusif, termasuk bagi masyarakat yang bermukim di kawasan transmigrasi.
Dari sisi struktur ketenagakerjaan, perekonomian daerah masih ditopang sektor pertanian yang juga menjadi basis utama kegiatan ekonomi di kawasan transmigrasi. Sementara itu, sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang signifikan, sehingga membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan.
Sekda juga menyoroti bahwa sekitar 46,5 persen tenaga kerja berada di sektor formal, meskipun sektor informal masih mendominasi. Kondisi ini menegaskan pentingnya perluasan kesempatan kerja formal serta penguatan perlindungan tenaga kerja.
Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,16 persen, menunjukkan kondisi pengangguran yang relatif terkendali, namun tetap perlu dijaga melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk optimalisasi kawasan transmigrasi sebagai sumber lapangan kerja lokal.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dan pengembangan kawasan transmigrasi tidak dapat dirancang secara terpisah, melainkan harus saling menguatkan, terintegrasi lintas sektor, serta disinergikan lintas pemerintahan.
Sumber: MC Kalsel