 |
RESMIKAN REVITALISASI: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti saat meresmikan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMA Al Islam Nurul Maad, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan – Foto MC Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan revitalisasi fisik dan pembangunan sekolah baru pada 16.171 satuan pendidikan di seluruh Indonesia untuk tahun 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti mengatakan, secara nasional pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk target tersebut.
“Lebih dari 90 persen revitalisasi tersebut telah selesai dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Diharapkan akhir Januari ini seluruhnya dapat rampung 100 persen,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Mu’ti saat meresmikan Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 di SMA Al Islam Nurul Maad, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).
Mu’ti mengakui penyelesaian sejumlah proyek revitalisasi mengalami keterlambatan. Namun, menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh kendala teknis di lapangan seperti faktor cuaca serta kondisi geografis yang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pembangunan.
“Yang belum selesai itu disebabkan dua faktor. Pertama, faktor cuaca yang menghambat proses pembangunan. Kedua, faktor jarak dan medan yang sulit, karena beberapa sekolah berada di wilayah pegunungan sehingga pengangkutan material tidak semudah di daerah lain,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah telah menyiapkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melanjutkan revitalisasi terhadap sekitar 11.744 satuan pendidikan. Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan penambahan minimal 60.000 satuan pendidikan penerima program revitalisasi.
“Dengan demikian, pada tahun 2026 sedikitnya sekitar 71.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia akan menerima dukungan program revitalisasi. Bantuan ini akan diprioritaskan bagi sekolah-sekolah yang terdampak bencana serta memiliki kondisi fisik rusak berat dan memerlukan perbaikan segera,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, menyambut baik program revitalisasi yang digulirkan Kemendikdasmen. Ia menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun basis data komprehensif terkait kondisi kerusakan infrastruktur sekolah di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Menurut Tantri, data tersebut disiapkan sebagai dasar pengusulan bantuan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan kepada Kemendikdasmen.
Untuk tahun 2025, tercatat ratusan sekolah di Kalimantan Selatan telah menerima bantuan dana revitalisasi, meliputi 26 PAUD, 86 SD, 78 SMP, 29 SMA, 25 SMK, dan 6 SLB, dengan total anggaran tahap awal mencapai sekitar Rp232,9 miliar.
“Saat ini Disdikbud Kalsel telah menyusun database terkait infrastruktur sekolah di 13 kabupaten/kota. Idealnya, untuk menjadikan kondisi fisik sekolah layak menunjang proses pembelajaran, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun. Karena itu, kami sangat menyambut baik bantuan revitalisasi dari Kemendikdasmen. Baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tentu sangat terbantu, karena kita tidak bisa berjalan sendiri dalam memajukan pendidikan di Banua,” ujar Tantri.
Untuk tahun 2026, Tantri menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan bantuan dana revitalisasi, khususnya bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.
“Sudah kami usulkan kembali, karena ternyata masih ada beberapa sekolah yang terdampak banjir. Sekolah-sekolah ini menjadi prioritas, sesuai dengan arahan Bapak Menteri, yakni sekolah yang rusak akibat bencana,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 926 sekolah di Kalimantan Selatan tercatat mengalami kerusakan akibat banjir, dengan estimasi kebutuhan anggaran awal untuk perbaikan mencapai Rp319 miliar. Disdikbud Kalsel akan melakukan verifikasi langsung ke lapangan setelah kondisi pascabanjir memungkinkan, guna menentukan tingkat kerusakan dan skala prioritas penanganan.
“Setelah banjir surut, kami akan mengecek langsung tingkat kerusakan di lapangan. Dari situ akan ditentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerusakan sekolah,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan agar layanan pendidikan di Banua dapat terus berjalan optimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
Sumber: MC Kalsel