 |
| BICARA: Gubernur Rudy Mas'ud saat diwawancarai sejumlah wartawan - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALTIM – Kabar menggembirakan datang untuk tenaga honorer di Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, memastikan bahwa mereka yang telah lama mengabdi akan menjadi kelompok prioritas dalam proses pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komitmen ini ditegaskannya usai memimpin apel peringatan Hari Korpri di Samarinda.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy menekankan bahwa durasi masa pengabdian menjadi salah satu faktor utama penentuan prioritas pengangkatan.
"Kami memberikan prioritas pengangkatan kepada tenaga honorer yang memiliki masa pengabdian panjang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Ini adalah bentuk apresiasi atas loyalitas mereka," tegas Rudy.
Ia menambahkan bahwa meski keputusan kelulusan seleksi tetap berada di tangan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Pemprov Kaltim siap menanggung beban anggaran yang ditimbulkan. Gaji para pegawai hasil seleksi PPPK tetap akan menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sikap ini diambil di tengah kondisi fiskal yang sedang tertekan.
Gubernur mengungkapkan bahwa APBD 2026 mengalami tekanan berat akibat koreksi pendapatan yang mencapai Rp6,06 triliun. Pemerintah pun harus melakukan efisiensi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meski demikian, Rudy memastikan bahwa hak pegawai tidak akan terdampak.
"Soal insentif ASN, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) seluruh PNS dan PPPK Provinsi Kaltim aman terkendali," ujarnya meyakinkan.
Selain menjamin insentif ASN, Rudy menegaskan bahwa program strategis yang menyentuh masyarakat luas, seperti program pendidikan gratis atau Gratispol, juga tidak akan tersentuh pemangkasan. Ia menilai komitmen terhadap pendidikan harus tetap dijaga.
"Program Gratispol semuanya, Insya Allah, berjalan sesuai harapan karena ini bagian dari ikhtiar kita untuk memajukan Kaltim," jelasnya.
Pada akhir penyampaiannya, Rudy mengajak masyarakat tetap optimistis menghadapi penyesuaian anggaran yang sedang berjalan. Ia berkomitmen meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah memperkuat ketahanan fiskal dan memastikan pembangunan daerah tetap stabil.
Penulis: Agustina/ADV/Diskominfo Kaltim