 |
| KAMPANYE PERLINDUNGAN: Wali Kota Yamin, didampingi Ketua TP PKK Hj. Neli Listriani menghadiri Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) Tahun 2025 - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Kota Banjarmasin membuka rangkaian Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) Tahun 2025 di Banjarmasin Creative Hub, Senin (1/12/2025), sebagai upaya memperkuat gerakan bersama dalam mewujudkan ruang aman bagi perempuan. Tahun ini kampanye hadir dengan tema “Kita Punya Andil Kendalikan Ruang Aman” dan dikemas melalui pameran photo-voice serta video-voice PKM-RSH hasil kolaborasi dengan mahasiswa psikologi di Banjarmasin, sehingga pesan yang disampaikan lebih dekat dengan pengalaman korban.
Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah persoalan serius yang tidak boleh dianggap remeh. Ia menekankan perlunya kebersamaan seluruh pihak agar kampanye tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
“Ini momentum bagi kita untuk memperkuat pemahaman tentang pencegahan kekerasan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat, keluarga, sekolah, lingkungan kerja semua harus terlibat,” ujar Yamin, didampingi Ketua TP PKK Hj. Neli Listriani.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Banjarmasin, M. Ramadhan, mengungkapkan bahwa tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Data menunjukkan 57 kasus pada 2019, kemudian bertambah menjadi 77 pada 2020, 91 kasus di 2021, melonjak hingga 156 kasus pada 2022, dan meski menurun di 2023 menjadi 132 kasus, angkanya kembali naik signifikan pada 2024 mencapai 180 kasus. Hingga akhir 2025, sudah ada 168 laporan yang masuk. Mayoritas korban adalah perempuan dewasa dan anak perempuan, sementara sisanya laki-laki.
Ramadhan memastikan pihaknya terus memperluas upaya pencegahan dan perlindungan, termasuk melalui kanal pelaporan yang lebih mudah diakses dan peningkatan mekanisme deteksi dini di lapangan. Menurutnya, semakin banyak pilihan kanal pelaporan, semakin besar peluang kasus dapat ditangani secara tepat.
Selain itu, pemerintah terus mendorong percepatan pembentukan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA). Dari seluruh kelurahan di Banjarmasin, 11 telah masuk kategori tersebut, dan Ramadhan optimistis seluruh kelurahan dapat menyandang status KRPPA dalam lima tahun ke depan.
Ia menambahkan bahwa edukasi mengenai perlindungan perempuan dan anak akan terus diperkuat melalui berbagai pelatihan yang melibatkan guru, masyarakat, dan tokoh lokal. Ramadhan menegaskan pentingnya respons cepat terhadap dugaan kekerasan.
“Jika terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan kita, segera laporkan. Insyaallah akan kami tindak lanjuti seoptimal mungkin,” tutupnya.
Penulis: Realita Nugraha