 |
| BICARA: Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengisi Kuliah Umum GratisPol Pendidikan di UINSI Samarinda - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program bantuan pendidikan GratisPol sepanjang 2025. Beragam kendala, mulai dari keterlambatan pencairan hingga proses administrasi yang harus menunggu perubahan anggaran, menjadi dorongan utama untuk melakukan pembenahan besar pada tahun 2026.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin masalah yang terjadi tahun ini terulang. Ia memastikan perencanaan program tahun depan akan lebih matang dan tepat waktu.
“Khusus untuk program GratisPol, biaya pendidikan gratis ini tetap kita adakan tahun 2026, dan kita sudah siapkan anggarannya Rp1,3 triliun. Hambatan pasti ada, tapi kita tidak mau kejadian tahun ini terulang,” ujarnya saat mengisi Kuliah Umum GratisPol Pendidikan di UINSI Samarinda, Jumat (28/11/2025).
Perbedaan paling mendasar terletak pada kesiapan anggaran. Jika pada 2025 pencairan baru dapat dilakukan setelah perubahan anggaran, maka untuk 2026 seluruh kebutuhan baik semester ganjil maupun genap sudah disusun sejak awal agar tidak lagi menimbulkan keterlambatan.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa mitigasi anggaran telah diperbaiki total.
“Untuk tahun 2026, kuotanya kurang lebih 124 ribu mahasiswa dengan anggaran sekitar Rp1,3 triliun. Semua sudah di-cover dari semester ganjil sampai genap. Artinya, mitigasinya sudah baik, tidak seperti tahun ini yang harus menunggu perubahan dan lain-lain,” jelasnya.
Salah satu persoalan paling krusial pada 2025 adalah banyaknya mahasiswa yang harus menalangi Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena kampus menagih lebih cepat dibanding jadwal transfer bantuan. Untuk tahun depan, Pemprov memastikan hal tersebut tidak terjadi lagi.
“Enggak ada yang nalangi. Enggak ada. Karena sudah pasti dapat. Nah, kampus aja lagi yang seharusnya bisa menunggu. Januari mereka bayar UKT, tapi transfer GratisPol itu di akhir Januari atau awal Februari sudah masuk,” tegas Dasmiah.
Pemprov juga meminta kampus, khususnya perguruan tinggi negeri (PTN), untuk lebih fleksibel dalam menetapkan tenggat pembayaran UKT agar tidak membebani mahasiswa.
Selain aspek administrasi, Pemprov turut memperketat pemantauan kualitas akademik penerima bantuan. Meskipun IPK tidak menjadi syarat utama, kerja sama dengan perguruan tinggi tetap dilakukan untuk memastikan mahasiswa menjaga prestasi mereka.
“Kami sudah kerja sama dengan perguruan tinggi untuk memperhatikan dengan serius soal IPK ini,” katanya.
Serangkaian pembenahan tersebut merupakan respons atas keluhan mahasiswa sepanjang 2025. Pemprov menargetkan GratisPol 2026 menjadi pelaksanaan yang paling tertib, lebih cepat, dan lebih pasti dalam memberikan jaminan biaya pendidikan bagi mahasiswa Kaltim.
Penulis: Agustina