 |
| Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, duduk bersisian dengan Gubernur Kalsel, H. Muhidin. Foto-dok.Humas DPRD Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK berpendapat, kolaborasi lintas sektoral kunci wujudkan desa bersih narkoba atau "bersinar".
Oleh sebab itu, pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam mewujudkan program Desa Bersinar sebagai bagian dari penguatan ketahanan sosial di tingkat desa, ujar Supian HK di Banjarmasin, Senin.
Supian HK menekankan pentingnya kolaborasi sesudah menghadiri Deklarasi Desa Bersinar dan Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kalsel di Gedung Serbaguna Desa Indrasari (40 km dari Banjarmasin), Martapura, Kabupaten Banjar.
Menurut politikus senior Partai Golkar tersebut, pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi harus disertai pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa.
“Gerakan Desa Bersinar adalah langkah strategis dalam membangun ketahanan sosial masyarakat Banua. Desa harus menjadi benteng pertama dalam melindungi generasi muda dari pengaruh narkoba, sekaligus menjadi pusat pembangunan yang berdaya dan mandiri,” tegas Supian HK.
Kegiatan yang diinisiasi Panitia Peningkatan Kapasitas BPD Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kalsel tersebut turut hadir Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia H. Yandri Susanto serta ratusan anggota BPD dan perangkat desa dari berbagai kabupaten/kota di Kalsel.
Agenda tersebut menjadi momentum konsolidasi penting antara pemerintah pusat, daerah, dan unsur desa dalam memperkuat tata kelola serta kapasitas kelembagaan desa.
Supian HK menambahkan, keberadaan BPD sebagai lembaga representatif masyarakat desa memiliki peran kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan partisipatif dan berkeadilan.
Ia menyatakan, bahwa DPRD terus berkomitmen mendorong kebijakan yang memperkuat posisi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
“DPRD Kalsel mendukung penuh setiap upaya penguatan kapasitas BPD. Pembangunan Banua tidak akan berhasil tanpa desa yang kuat, masyarakat yang sadar, dan lingkungan sosial yang sehat. Kita ingin memastikan program pemberdayaan berjalan sejalan dengan semangat gotong royong,” tegasnya.
Selain pelatihan peningkatan kapasitas, acara tersebut juga menandai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan desa untuk memperkuat gerakan anti-narkoba di wilayah pedesaan.
Acara diakhiri dengan pemberian penghargaan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, kepada Gubernur Kalsel H. Muhidin atas jasa dan dedikasinya dalam membina serta membantu penguatan kapasitas BPD di seluruh wilayah Kalsel.
Sumber: Antara