 |
| BICARA: Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat pengembangan desa wisata melalui skema bertahap yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi.
Ririn mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 105 desa wisata di Kaltim dengan status beragam, mulai dari rintisan hingga kategori maju. Namun, belum ada desa wisata yang mencapai level mandiri.
“Desa wisata pada tahap embrio dan rintisan menjadi kewenangan kabupaten/kota. Dari berkembang menuju maju menjadi tanggung jawab provinsi, sementara dari maju ke mandiri merupakan kewenangan Kemenparekraf,” ujarnya, Sabtu (15/11/2025).
Menurut Ririn, pola pembagian ini disusun agar proses pengembangan berjalan terarah sesuai kapasitas masing-masing institusi. Selain pemerintah, sejumlah mitra strategis ikut berperan, seperti Bank Indonesia, PLN Nusantara, akademisi, hingga pelaku wisata dan ekonomi kreatitif.
“Contohnya di Kampung Tenun, desain pengembangannya digarap Bank Indonesia. Kemudian kami bersama-sama melakukan mitigasi kekurangannya. Untuk sarana dan prasarana dibantu PLN Nusantara, sedangkan Dispar fokus pada pembinaan,” jelasnya.
Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian utama Dispar Kaltim. Melalui pelatihan, pendampingan, dan asesmen, pemerintah membantu kelompok sadar wisata (Pokdarwis) memperbaiki tata kelola, standar layanan, hingga kemampuan pemasaran.
“Pokdarwis tetap menjadi pengelola utama. Kami mendampingi melalui pembimbingan, monitoring, serta standarisasi asesmen,” tambahnya.
Pengembangan desa wisata juga mencakup peningkatan infrastruktur, aksesibilitas, ekonomi kreatif, hingga pembentukan ekosistem pariwisata yang terpadu. Seluruh program diproyeksikan berjalan berkelanjutan dengan evaluasi setiap lima tahun untuk menentukan desa prioritas hingga 2029.
“Setiap lima tahun ada target progresnya. Dari evaluasi itu, baru kita tentukan desa mana lagi yang akan kita percepat pengembangannya sampai 2029,” paparnya.
Ririn menegaskan bahwa seluruh kabupaten/kota di Kaltim masuk dalam prioritas pengembangan. Koordinasi dilakukan secara fleksibel, baik tatap muka maupun daring, agar setiap lokasi mendapat pendampingan merata.
“Semua daerah kami jadikan prioritas. Tujuh kabupaten dan tiga kota kita dorong bersama, selaras dalam pengembangan desa wisata,” pungkasnya.
Penulis: Agustina